Palembang (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju atau Kilang Pertamina Plaju Palembang, Sumatera Selatan menggandeng Bea Cukai optimalkan kerja ekspor-impor.
"Untuk optimalkan ekspor-impor sedang diproses sertifikasi operator ekonomi bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau AEO," kata Finance Manager Kilang Pertamina Plaju Elfandrani Yuanita Pahlevi di Palembang, Rabu.
Ketika menerima kunjungan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, dalam rangka pemeriksaan lokasi guna sertifikasi AEO Elfandrani menjelaskan bahwa sertifikasi itu diperlukan untuk menunjang kinerja ekspor dan impor.
"Melihat pentingnya sertifikasi AEO, kami berharap berbagai kegiatan untuk mengupayakan sertifikasi status AEO ke Ditjen Bea Cukai dalam menunjang kinerja ekspor dan impor bisa berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Menurut dia, perlu sinergi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang salah satunya yakni pemberian status AEO dari Bea Cukai.
Saat ini PT Kilang Pertamina Internasional sedang dalam proses pengajuan status AEO ke Bea Cukai. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan lokasi yang dilakukan Bea Cukai ke seluruh kilang PT KPI untuk memastikan kegiatan operasional ekspor impor berjalan sesuai prosedur.
Sertifikasi AEO bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor PT KPI, yang tentunya didukung dengan sinergi dan kerja sama yang baik dengan Bea Cukai.
Dia menjelaskan, AEO merupakan operator ekonomi bersertifikat yang mendapatkan pengakuan oleh Ditjen Bea Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.137 Tahun 2023 sebagai dasar hukum.
Kegiatan ekspor di Kilang Pertamina Plaju berkisar di angka 6 - 10 kali setiap bulan, yang didominasi ekspor produk minyak kapal 'Marine Fuel Oil Low Sulphur (MFO LS)' yang negara tujuannya adalah Singapura dan Malaysia.
Sementara kegiatan impor didominasi oleh material untuk penunjang kehandalan kilang, yang dilakukan dalam kisaran 1 - 5 kali perbulannya.
“Mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi AEO ini, kegiatan ekspor - impor di PT KPI khususnya Kilang Pertamina Plaju semakin lancar serta mampu berkontribusi pada kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan maupun di Indonesia secara umum,” harapnya.
Sementara General Manager yang diwakili Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Antoni R. Doloksaribu pada kesempatan itu mengatakan Kilang Pertamina Plaju juga sebenarnya sudah menganut prinsip-prinsip yang diberlakukan sebagai standar untuk memperoleh status AEO tersebut.
Salah satu prinsip yang diberlakukan sebagai standar untuk memperoleh status AEO dengan menjadikan Integrated Port Time (IPT) sebagai salah satu indikator kinerja.
Integrated Port Time (IPT) merupakan akumulasi perhitungan waktu yang dibutuhkan oleh suatu kapal pada pengelola badan usaha pelabuhan untuk mengetahui kemajuan (progress) dan aktivitas kapal di pelabuhan tersebut.
Antoni berujar, Kilang Pertamina Plaju sangat berupaya dalam meminimalkan angka IPT.
“Kalau kita bisa minimize, banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh dan apalagi jika Kilang Pertamina RU III Plaju sudah berstatus AEO, tentu ini akan semakin luar biasa keuntungannya dimana proses ekspor - impor tidak akan menemui hambatan berarti,” ujarnya.
Ia melihat, perolehan status AEO untuk Kilang Pertamina RU III Plaju sebagai salah satu unit bisnis pengolahan Pertamina, nantinya akan menjadi jaminan kemudahan operasional kilang, terutama di proses bisnis yang berkaitan dengan rantai pasok.
“Terima kasih ke Kantor Pusat PT KPI yang sudah memfasilitasi sertifikasi ini. Kilang Pertamina RU III Plaju sangat berkomitmen untuk terus bersinergi demi menjaga kelancaran proses produksi BBM,” ungkapnya.
Kepala Seksi Impor Ditjen Bea Cukai M Yauman pada momen yang bersamaan, berharap Kilang Pertamina Plaju dapat menjadi salah satu pemegang status AEO.
Apalagi, optimalisasi proses kepabeanan, termasuk ekspor dan impor, menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) di Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani.
Selain mengunjungi kilang untuk mengulik lebih dalam proses bisnis yang dilakukan di Kilang Pertamina RU III Plaju, pihaknya juga akan memperhatikan catatan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.
“Mudah-mudahan hasilnya positif sehingga bisa disampaikan ke sidang panel untuk penilaian lebih lanjut, dari kantor pelayanan Palembang juga bisa menyampaikan catatan dari PT KPI selama melakukan kegiatan ekspor dan impor di Palembang,” jelasnya.
Menurut dia, AEO dimaksudkan untuk menjamin keamanan rantai pasok global (global supply chain) demi mengamankan barang ekspor dan impor dari pemasok hingga ke tangan pembeli.
Untuk menjamin keamanan itu, selain aspek keamanan (security), juga perlu diperhatikan aspek kepatuhan (compliance) dari badan usaha yang mengajukan diri sebagai pemegang status AEO, singkatnya untuk menjamin security, diperlukan juga jaminan kepatuhannya.
Dengan demikian, AEO berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional bertanggung jawab secara keseluruhan atas keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi, kata Yauman.
"Untuk optimalkan ekspor-impor sedang diproses sertifikasi operator ekonomi bersertifikat (Authorized Economic Operator) atau AEO," kata Finance Manager Kilang Pertamina Plaju Elfandrani Yuanita Pahlevi di Palembang, Rabu.
Ketika menerima kunjungan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, dalam rangka pemeriksaan lokasi guna sertifikasi AEO Elfandrani menjelaskan bahwa sertifikasi itu diperlukan untuk menunjang kinerja ekspor dan impor.
"Melihat pentingnya sertifikasi AEO, kami berharap berbagai kegiatan untuk mengupayakan sertifikasi status AEO ke Ditjen Bea Cukai dalam menunjang kinerja ekspor dan impor bisa berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Menurut dia, perlu sinergi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang salah satunya yakni pemberian status AEO dari Bea Cukai.
Saat ini PT Kilang Pertamina Internasional sedang dalam proses pengajuan status AEO ke Bea Cukai. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan lokasi yang dilakukan Bea Cukai ke seluruh kilang PT KPI untuk memastikan kegiatan operasional ekspor impor berjalan sesuai prosedur.
Sertifikasi AEO bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor PT KPI, yang tentunya didukung dengan sinergi dan kerja sama yang baik dengan Bea Cukai.
Dia menjelaskan, AEO merupakan operator ekonomi bersertifikat yang mendapatkan pengakuan oleh Ditjen Bea Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.137 Tahun 2023 sebagai dasar hukum.
Kegiatan ekspor di Kilang Pertamina Plaju berkisar di angka 6 - 10 kali setiap bulan, yang didominasi ekspor produk minyak kapal 'Marine Fuel Oil Low Sulphur (MFO LS)' yang negara tujuannya adalah Singapura dan Malaysia.
Sementara kegiatan impor didominasi oleh material untuk penunjang kehandalan kilang, yang dilakukan dalam kisaran 1 - 5 kali perbulannya.
“Mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi AEO ini, kegiatan ekspor - impor di PT KPI khususnya Kilang Pertamina Plaju semakin lancar serta mampu berkontribusi pada kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan maupun di Indonesia secara umum,” harapnya.
Sementara General Manager yang diwakili Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Antoni R. Doloksaribu pada kesempatan itu mengatakan Kilang Pertamina Plaju juga sebenarnya sudah menganut prinsip-prinsip yang diberlakukan sebagai standar untuk memperoleh status AEO tersebut.
Salah satu prinsip yang diberlakukan sebagai standar untuk memperoleh status AEO dengan menjadikan Integrated Port Time (IPT) sebagai salah satu indikator kinerja.
Integrated Port Time (IPT) merupakan akumulasi perhitungan waktu yang dibutuhkan oleh suatu kapal pada pengelola badan usaha pelabuhan untuk mengetahui kemajuan (progress) dan aktivitas kapal di pelabuhan tersebut.
Antoni berujar, Kilang Pertamina Plaju sangat berupaya dalam meminimalkan angka IPT.
“Kalau kita bisa minimize, banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh dan apalagi jika Kilang Pertamina RU III Plaju sudah berstatus AEO, tentu ini akan semakin luar biasa keuntungannya dimana proses ekspor - impor tidak akan menemui hambatan berarti,” ujarnya.
Ia melihat, perolehan status AEO untuk Kilang Pertamina RU III Plaju sebagai salah satu unit bisnis pengolahan Pertamina, nantinya akan menjadi jaminan kemudahan operasional kilang, terutama di proses bisnis yang berkaitan dengan rantai pasok.
“Terima kasih ke Kantor Pusat PT KPI yang sudah memfasilitasi sertifikasi ini. Kilang Pertamina RU III Plaju sangat berkomitmen untuk terus bersinergi demi menjaga kelancaran proses produksi BBM,” ungkapnya.
Kepala Seksi Impor Ditjen Bea Cukai M Yauman pada momen yang bersamaan, berharap Kilang Pertamina Plaju dapat menjadi salah satu pemegang status AEO.
Apalagi, optimalisasi proses kepabeanan, termasuk ekspor dan impor, menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) di Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani.
Selain mengunjungi kilang untuk mengulik lebih dalam proses bisnis yang dilakukan di Kilang Pertamina RU III Plaju, pihaknya juga akan memperhatikan catatan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.
“Mudah-mudahan hasilnya positif sehingga bisa disampaikan ke sidang panel untuk penilaian lebih lanjut, dari kantor pelayanan Palembang juga bisa menyampaikan catatan dari PT KPI selama melakukan kegiatan ekspor dan impor di Palembang,” jelasnya.
Menurut dia, AEO dimaksudkan untuk menjamin keamanan rantai pasok global (global supply chain) demi mengamankan barang ekspor dan impor dari pemasok hingga ke tangan pembeli.
Untuk menjamin keamanan itu, selain aspek keamanan (security), juga perlu diperhatikan aspek kepatuhan (compliance) dari badan usaha yang mengajukan diri sebagai pemegang status AEO, singkatnya untuk menjamin security, diperlukan juga jaminan kepatuhannya.
Dengan demikian, AEO berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional bertanggung jawab secara keseluruhan atas keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi, kata Yauman.