Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Provinsi Lampung mengusulkan perbaikan 750 rumah warga agar menjadi layak huni kepada pemerintah pusat.
"Jumlah 750 unit yang kami usulkan ini adalah sisa pengajuan bedah rumah tak layak huni pada 2023," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Bandarlampung Yusnadi Ferianto di Bandarlampung, Jumat.
Pada 2023, Pemkot Bandarlampung mengajukan lebih dari 1.000 rumah warga setempat untuk diperbaiki, tetapi yang disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 330 unit.
"Jadi yang 750 unit rumah saat ini masih dalam tahap pengusulan," kata dia.
Dia berharap, rumah tak layak huni yang diusulkan oleh pemkot ke pemerintah pusat dapat terealisasi semuanya.
"Tapi itu kembali lagi pada pemerintah pusat memberikan kuota berapa pada warga yang ada di Bandarlampung. Bantuan bedah rumah ini juga pekerjaannya maupun anggarannya langsung dari kementerian," kata dia.
Yusnadi mengatakan pemerintah kota setempat dalam program bedah rumah hanya terkait dengan pengusulan dan pendampingan karena pekerjaan berada di wilayah Bandarlampung.
"Tentu untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini ada syaratnya, yakni tanah dan rumah itu benar-benar punya sendiri tidak boleh sewa," kata dia.
Ia mengatakan pada 2023 paling banyak rumah yang diusulkan untuk diperbaiki itu, Kecamatan Kemiling 170 unit.
"Jadi untuk rumah tak layak sebanyak 330 unit yang diterima oleh kementerian, semuanya sudah selesai menjadi layak huni," kata dia.
"Jumlah 750 unit yang kami usulkan ini adalah sisa pengajuan bedah rumah tak layak huni pada 2023," kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Bandarlampung Yusnadi Ferianto di Bandarlampung, Jumat.
Pada 2023, Pemkot Bandarlampung mengajukan lebih dari 1.000 rumah warga setempat untuk diperbaiki, tetapi yang disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 330 unit.
"Jadi yang 750 unit rumah saat ini masih dalam tahap pengusulan," kata dia.
Dia berharap, rumah tak layak huni yang diusulkan oleh pemkot ke pemerintah pusat dapat terealisasi semuanya.
"Tapi itu kembali lagi pada pemerintah pusat memberikan kuota berapa pada warga yang ada di Bandarlampung. Bantuan bedah rumah ini juga pekerjaannya maupun anggarannya langsung dari kementerian," kata dia.
Yusnadi mengatakan pemerintah kota setempat dalam program bedah rumah hanya terkait dengan pengusulan dan pendampingan karena pekerjaan berada di wilayah Bandarlampung.
"Tentu untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini ada syaratnya, yakni tanah dan rumah itu benar-benar punya sendiri tidak boleh sewa," kata dia.
Ia mengatakan pada 2023 paling banyak rumah yang diusulkan untuk diperbaiki itu, Kecamatan Kemiling 170 unit.
"Jadi untuk rumah tak layak sebanyak 330 unit yang diterima oleh kementerian, semuanya sudah selesai menjadi layak huni," kata dia.