Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN) mencatat Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada bulan Desember 2023 mengalami penaikan elektabilitas yang cukup signifikan.
"PDI Perjuangan turun ke peringkat kedua, tersalip oleh Gerindra yang bersama PSI mengalami penaikan elektabilitas yang cukup signifikan," kata Direktur Program NSN Huslidar Riandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Survei elektabilitas versi NSN mencatat Gerindra meraih elektabilitas tertinggi pada bulan Desember 2023 dengan 18,8 persen, sedangkan PDI Perjuangan turun ke peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 16,3 persen.
Pada survei Oktober 2023 elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 17,5 persen, sedangkan Gerindra masih 15,4 persen. Pada bulan November 2023 PDI Perjuangan mengalami penurunan menjadi 17,2 persen dan Gerindra naik menjadi 17,6 persen.
Selain Gerindra, partai lain yang mengalami penaikan elektabilitas adalah PSI. Pada bulan Oktober 2023 elektabilitas PSI baru menembus 4,2 persen, lalu naik menjadi 5,4 persen pada bulan November 2023, dan kini mencapai 6,1 persen.
Menurut Riandi, pudarnya pamor PDI Perjuangan terkait erat dengan perbedaan sikap antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi gelaran Pilpres 2024.
Sebelumnya, PDI Perjuangan adalah partai pengusung Jokowi hingga menang dua kali pemilu, yaitu pada tahun 2014 dan 2019.
Kemenangan PDI Perjuangan yang paling spektakuler tercapai pada pemilu pertama pasca-Reformasi (1999) yang mencapai lebih dari 30 persen. Berikutnya pemenang pemilu berganti-ganti, yaitu Golkar (2004) dan Demokrat (2009).
Keputusan PDI Perjuangan mengusung Jokowi alih-alih Megawati pada Pilpres 2014 mengerek peringkat partai berlambang kepala banteng itu dari posisi tiga besar menjadi pemenang pemilu. PDI Perjuangan berhasil mempertahankan posisi pada tahun 2019 sekaligus memecahkan rekor, menang berturut-turut.
PDI Perjuangan dan Gerindra pernah sama-sama menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua partai itu pula yang menaikkan karier politik Jokowi dari Solo ke panggung Ibu Kota melalui Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012.
Koalisi keduanya pecah ketika Jokowi yang diusung PDI Perjuangan berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Rivalitas keduanya terulang lagi pada tahun 2019, hingga kemudian Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan.
Setelah sama-sama berada di dalam pemerintahan, kini hubungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra kembali mengalami keretakan. Masing-masing mengusung pasangan calon, Jokowi yang merupakan tokoh PDI Perjuangan lebih mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo.
Dukungan Jokowi terhadap Prabowo juga dinilai memberikan insentif elektoral bagi Gerindra, dan sebaliknya menurunkan elektabilitas PDI Perjuangan.
"Terjadi migrasi pemilih Jokowi dengan kecenderungan untuk mengalihkan suaranya kepada Gerindra sehingga elektabilitasnya naik signifikan," kata Riandi.
Buah manis coattail effect pilpres tidak hanya dirasakan Gerindra, tetapi juga PSI.
"Asosiasi kuat PSI dengan Jokowi berimbas pada lonjakan elektabilitas. PSI gencar mengampanyekan diri sebagai partai Jokowi dan menggaungkan spirit Jokowisme," terang Riandi.
PSI menunjuk Kaesang Pangarep yang merupakan putra Jokowi sebagai ketua umum di akhir September 2023, hingga mengerek elektabilitas menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen. PSI lalu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran pada arena pilpres.
Sementara itu, partai-partai lain cenderung masih stabil, di antaranya Golkar yang masih menduduki posisi tiga besar dengan elektabilitas 8,8 persen, menyusul di urutan berikutnya PKB (7,4 persen), Demokrat (7,2 persen), dan PKS (4,4 persen).
Partai-partai lain meraih elektabilitas di bawah 4 persen meskipun masih berpeluang lolos jika memperhitungkan margin of error, di antaranya PAN (3,2 persen), NasDem (2,6 persen), PPP (2,0 persen), Perindo (1,7 persen), dan Gelora (1,2 persen).
Selebihnya adalah adalah PBB (0,7 persen), Hanura (0,6 persen), Partai Ummat (0,5 persen), dan Garuda (0,1 persen). Partai baru PKN dan Buruh yang masih nihil dukungan. Selain itu, masih ada 18,4 persen responden yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.