Bandarlampung (ANTARA) - PT PLN (Persero) terus menjalankan sejumlah langkah strategis pembiayaan proyek ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi guna mencapai target net zero emission pada 2060 (NZE 2060).
Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) yang dihelat di Sharm El Sheikh, Mesir, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengatakan, PLN telah memiliki peta jalan besar untuk menuju net zero emission di 2060.
Peta jalan NZE 2060 melalui tiga fase yakni jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek pada periode 2021-2030, PLN tidak lagi membangun pembangkit batu bara baru untuk menghasilkan listrik.
Jangka menengah, pada periode 2031-2060, PLN melakukan beberapa langkah seperti menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Untuk jangka panjang PLN membangun teknologi dan ekosistem untuk mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik, atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.
"Jadi pada dasarnya ada beberapa aspek, jangka pendek, jangka panjang dan kami juga mengembangkan ekosistem serta membangun kemampuan baru. Juga mendukung teknologi. Dan kita membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar untuk mencapai net zero emision pada tahun 2060," ucapnya dalam sesi diskusi Financing for Energy Transition, Minggu (6/11).
Dari sisi pembiayaan PLN telah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengamankan keberlanjutan pembiayaan program transisi energi. Namun, kebutuhan anggaran cukup besar, sehingga PLN tetap memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai _net zero emision.
PLN telah menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan atau Statement of Intent on the Sustainable Financing Framework, sebagai salah satu strategi perseroan untuk mendapatkan Green Financing. Melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM), PLN bersama pemerintah Indonesia menawarkan skema investasi yang inklusif untuk mencapai target dekarbonisasi.
PLN juga telah mendapatkan dukungan finansial sebesar USD500 juta dari perbankan internasional dengan mendapatkan jaminan dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia.
PLN juga memperoleh pembiayaan dari program Sustainable and Reliable Energy Access Program dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD600 juta.
Kemudian PLN juga memperoleh dana pinjaman sebesar USD610 juta dari World Bank untuk proyek pumped storage PLTA sebesar 1.040 MW. Proyek ini merupakan pilot project PLN dalam pengembangan PLTA pumped storage di Indonesia.
PLN pun telah menyelesaikan kerangka keuangan hijaunya untuk fasilitas green loan sebesar USD750 juta dengan beberapa bank internasional. Berikutnya, PLN akan menyusun ESG Framework dan ESG Linked Financing.
Sinthya menambahkan, dukungan juga diperlukan dalam early retirement PLTU sebagai salah satu upaya mengakselerasi penurunan emisi. Selain dukungan biaya, dibutuhkan juga kerangka kebijakan yang mengatur early retirement PLTU, jaminan ketahanan energi, dan diberlakukannya mekanisme perdagangan karbon atau pasar karbon.
"Kami selalu terbuka atas peluang kerja sama baik skema investasi maupun pengembangan teknologi untuk mengakselerasi tercapainya target NZE. Kami terus membuka diskusi dengan semua mitra bisnis dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon global," pungkas Sinthya.
Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) yang dihelat di Sharm El Sheikh, Mesir, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengatakan, PLN telah memiliki peta jalan besar untuk menuju net zero emission di 2060.
Peta jalan NZE 2060 melalui tiga fase yakni jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek pada periode 2021-2030, PLN tidak lagi membangun pembangkit batu bara baru untuk menghasilkan listrik.
Jangka menengah, pada periode 2031-2060, PLN melakukan beberapa langkah seperti menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Untuk jangka panjang PLN membangun teknologi dan ekosistem untuk mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik, atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.
"Jadi pada dasarnya ada beberapa aspek, jangka pendek, jangka panjang dan kami juga mengembangkan ekosistem serta membangun kemampuan baru. Juga mendukung teknologi. Dan kita membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar untuk mencapai net zero emision pada tahun 2060," ucapnya dalam sesi diskusi Financing for Energy Transition, Minggu (6/11).
Dari sisi pembiayaan PLN telah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengamankan keberlanjutan pembiayaan program transisi energi. Namun, kebutuhan anggaran cukup besar, sehingga PLN tetap memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai _net zero emision.
PLN telah menerbitkan dokumen Pernyataan Kehendak atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan atau Statement of Intent on the Sustainable Financing Framework, sebagai salah satu strategi perseroan untuk mendapatkan Green Financing. Melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM), PLN bersama pemerintah Indonesia menawarkan skema investasi yang inklusif untuk mencapai target dekarbonisasi.
PLN juga telah mendapatkan dukungan finansial sebesar USD500 juta dari perbankan internasional dengan mendapatkan jaminan dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia.
PLN juga memperoleh pembiayaan dari program Sustainable and Reliable Energy Access Program dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD600 juta.
Kemudian PLN juga memperoleh dana pinjaman sebesar USD610 juta dari World Bank untuk proyek pumped storage PLTA sebesar 1.040 MW. Proyek ini merupakan pilot project PLN dalam pengembangan PLTA pumped storage di Indonesia.
PLN pun telah menyelesaikan kerangka keuangan hijaunya untuk fasilitas green loan sebesar USD750 juta dengan beberapa bank internasional. Berikutnya, PLN akan menyusun ESG Framework dan ESG Linked Financing.
Sinthya menambahkan, dukungan juga diperlukan dalam early retirement PLTU sebagai salah satu upaya mengakselerasi penurunan emisi. Selain dukungan biaya, dibutuhkan juga kerangka kebijakan yang mengatur early retirement PLTU, jaminan ketahanan energi, dan diberlakukannya mekanisme perdagangan karbon atau pasar karbon.
"Kami selalu terbuka atas peluang kerja sama baik skema investasi maupun pengembangan teknologi untuk mengakselerasi tercapainya target NZE. Kami terus membuka diskusi dengan semua mitra bisnis dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon global," pungkas Sinthya.