Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemerintah memerlukan dukungan dari Mahkamah Agung (MA), sebagai pengawal keadilan, dalam menjalankan semua agenda transformasi Indonesia.
"Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Tanah Air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa.
Dukungan MA dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan, karena semua agenda reformasi di Indonesia tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh Pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Peran MA dibutuhkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan putusan-putusan penting atau landmark decisions, yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi seluruh masyarakat, tambahnya.
"Landmark decisions yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," kata Presiden.
Saat ini, Pemerintah sedang mengawal beberapa agenda transformasi penting, seperti peningkatan pemerataan pembangunan yang lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) lebih banyak dinikmati masyarakat, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas antara lain melalui digitalisasi.
Agenda transformasi lainnya adalah memperkuat ekonomi hijau agar lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim Indonesia dapat lestari dan menyejahterakan rakyat.
"Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi, dalam rangka mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi," ujar Presiden Jokowi.