Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan alternatif lokasi untuk dijadikan titik pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A.Supriono di Palembang, Minggu, mengatakan, dalam penetapan titik lokasi itu dikedepankan tiga alternatif yakni lokasi berada di areal seluas 46,5 Hektere, meminimalisasi penggunaan kawasan hutan lindung dan hutan mangrove yang membutuhkan penggantian lahan.

“Kami berkoordinasi dengan pihak Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penetapan lokasi ini,” kata Supriono.

Pemprov melakukan akselerasi dari berbagai sisi untuk mempercepat pembangunan pelabuhan laut Tanjung Carat ini karena ditargetkan Presiden Joko Widodo dapat melakukan peletakan batu pertama pada akhir 2021.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap pemerintah pusat menjadikan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai proyek superprioritas, sehingga target peletakan batu pertama pada akhir 2021 bisa terlaksana.

Sejak mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi, Pemprov Sumsel mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan pelabuhan samudera tersebut.

"Kami sangat serius ingin mewujudkannya dan berharap sekali pemerintah pusat juga memiliki energi yang sama," kata Herman Deru.

Sejauh ini, menurut dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sedang meminta persetujuan dari Kemenkeu atas permohonan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat.

Lokasi Pelabuhan New Palembang itu juga sudah ditetapkan berada di Desa Marga Sungsang, Sungsang 1, dan Sungsang 2 di kawasan Tanjung Carat.

Sejauh ini sudah ditunjuk konsultan penyusun basic design Pelabuhan New Palembang tersebut.

Selain itu, Pelabuhan New Palembang saat ini dalam proses penetapan lokasi oleh Kementerian Perhubungan, proses penetapan sebagai PSN, proses alih fungsi kawasan hutan, dan proses rencana pembiayaan KPBU.

Kemudian, pemprov juga ingin memastikan legalitas dan perizinan areal Pelabuhan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, rampung sebelum November 2021

Terdapat, tiga pihak yang diminta saling berkoordinasi dan bersinergi yakni pemprov, PLN dan BPN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia meminta semua pihak bersinergi menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, seperti penyertifikatan dan perizinan, sebelum jadwal peletakan batu pertama proyek pelabuhan tersebut terlaksana pada akhir 2021.

Pelabuhan yang dijadwalkan rampung pada September 2023 itu akan segera ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga mampu memudahkan dalam percepatan pembangunannya.

Pewarta : Dolly Rosana
Editor : Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024