Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang harus bebas dari politik uang (money politics).
"Saya kunjungan kerja ke Lampung ada dua kegiatan, pertama rangkaian kegiatan metode pencegahan agar tak terjadi korupsi, dan persiapan untuk Pilkada 2020," kata Firli, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menyebutkan di Provinsi Lampung ada delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020.
Pihaknya melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya terkait persiapan pilkada di Lampung.
Dia mengharapkan, pilkada berjalan fair (adil dan jujur) bebas dari politik uang (money politics) karena salah satu penyebab korupsi adalah biaya atau cost politik terlalu tinggi.
Baca juga: KPK setor Rp2,1 miliar cicilan uang pengganti perkara Agung Ilmu
KPK, lanjut dia, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani pakta integritas agar tak terjadi politik uang.
"Ada 270 kabupaten/kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada, karenanya kami akan menggelar pertemuan tersebut," ujarnya pula.
Firli mengharapkan pilkada menghasilkan pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945.
Ia juga mengharapkan semua pihak dapat mengawasi pelaksanaan pilkada serentak ini, agar tak terjadi tindak pidana korupsi.
"Saya berharap semua instansi dan masyarakat dapat membantu memberantas korupsi," katanya lagi.
Baca juga: KPK gali informasi dari Bupati Lampung Selatan terkait suap
"Saya kunjungan kerja ke Lampung ada dua kegiatan, pertama rangkaian kegiatan metode pencegahan agar tak terjadi korupsi, dan persiapan untuk Pilkada 2020," kata Firli, di Bandarlampung, Kamis.
Ia menyebutkan di Provinsi Lampung ada delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020.
Pihaknya melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya terkait persiapan pilkada di Lampung.
Dia mengharapkan, pilkada berjalan fair (adil dan jujur) bebas dari politik uang (money politics) karena salah satu penyebab korupsi adalah biaya atau cost politik terlalu tinggi.
Baca juga: KPK setor Rp2,1 miliar cicilan uang pengganti perkara Agung Ilmu
KPK, lanjut dia, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani pakta integritas agar tak terjadi politik uang.
"Ada 270 kabupaten/kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada, karenanya kami akan menggelar pertemuan tersebut," ujarnya pula.
Firli mengharapkan pilkada menghasilkan pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945.
Ia juga mengharapkan semua pihak dapat mengawasi pelaksanaan pilkada serentak ini, agar tak terjadi tindak pidana korupsi.
"Saya berharap semua instansi dan masyarakat dapat membantu memberantas korupsi," katanya lagi.
Baca juga: KPK gali informasi dari Bupati Lampung Selatan terkait suap