Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan agar stimulus kebijakan ekonomi mampu menjangkau seluruh pekerja informal seperti pedagang kaki lima, penjual gorengan, penjual jasa tambal ban dan yang lainnya.
Presiden dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, mengatakan jumlah pekerja informal sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pekerja informal perlu dipastikan memperoleh stimulus ekonomi.
“Stimulus ekonomi harus menjangkau sektor informal seperti PKL, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya. Jumlah ini sangat besar dan menurut data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta dan juga menampung banyak tenaga kerja,” kata Presiden.
Baca juga: Jokowi minta gubernur rancang program perkuat stimulus
Dengan demikian stimulus ekonomi untuk menangani dampak COVID-19 tidak hanya diarahkan ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang formal, namun juga sektor usaha ultra mikro dan juga pekerja informal.
Pekerja informal juga memiliki kendala karena tidak terhubung dengan industri jasa keuangan. Maka dari itu, Presiden meminta jajaran pemerintah daerah menyusun program stimulus ekonomi bagi para pekerja informal yang belum terfasilitasi produk jasa keuangan agar tetap memperoleh stimulus ekonomi.
“Saya titip dalam menyiapkan program stimulus ekonomi di daerah, jalankan dengan skema yang jelas, yang transparan, dan terukur,” ujar dia.
Kepala Negara juga mengingatkan setiap sektor kerja informal yang sudah mendapatkan stimulus, jangan sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka dari itu, perlu ada pemetaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kondisi lapangan kerja di daerah.
“Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semua dihitung. Jangan sampai hanya mau dapat stimulus ekonomi tetapi tetap melakukan PHK pekerja,” ujar Presiden.
Baca juga: Presiden yakin RI pulih dari COVID-19 di 2021