Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan keberadaan sodetan Kali Ciliwung akan signifikan mengurangi debit aliran air sehingga membantu mengurangi banjir.
"Ini yang dialihkan ini beban di sini (Kali Ciliwung) akan menjadi ringan. Dan ini pasti signifikan karena 60 meter kubik per detik. Itu (melalui) terowongan, sudetan ke Kanal Banjir Timur," ujar Menteri Basuki ditemui di depan Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.
Baca juga: Menteri Basuki tegaskan normalisasi atau naturalisasi tetap butuh pelebaran sungai
Basuki memaparkan kepada media, kapasitas debit air Kali Ciliwung sebelum dinormalisasi dengan lebar 10-20 meter mencapai 200 meter kubik per detik.
Sementara debit air banjir Kali Ciliwung mencapai 570 meter kubik per detik. Sehingga jika sudetan itu terbangun maka debit air banjir dapat terkurangi menjadi 510 meter kubik.
Kendati demikian, dari 1,2 kilometer sudetan yang rencananya "ditanam" di bawah tanah antara kawasan Bidara Cina, Otista, hingga ke Kali Cipinang, baru terbangun 600 meter.
Sementara sisa pembangunan, termasuk pembangunan jalur masuk air atau "water inlet" terkendala karena faktor pembebasan lahan.
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan lanjutkan pembangunan cegah banjir Jakarta
Menurut Basuki, jika pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta selesai dilakukan, maka pembangunan sodetan hanya butuh waktu selama 6 bulan.
"Pak Gubernur sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan masyarakat untuk membebaskan 'intake'-nya, supaya kami bisa bikin 'intake'-nya di Ciliwung itu bisa dialirkan," kata Basuki.
Jika sodetan bisa segera beroperasi, maka dapat mengurangi beban debit air Kali Ciliwung yang mengarah ke Manggarai, sehingga dapat mengurangi banjir di kawasan Kampung Melayu, maupun Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Menteri PUPR bersama sejumlah pejabat yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Doni Monardo telah melakukan rapat dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Presiden.
Mereka melaporkan kondisi terkini bencana banjir yang melanda sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Baca juga: Dedi Mulyadi nilai banjir akibat pembangunan tak peduli lingkungan
"Ini yang dialihkan ini beban di sini (Kali Ciliwung) akan menjadi ringan. Dan ini pasti signifikan karena 60 meter kubik per detik. Itu (melalui) terowongan, sudetan ke Kanal Banjir Timur," ujar Menteri Basuki ditemui di depan Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.
Baca juga: Menteri Basuki tegaskan normalisasi atau naturalisasi tetap butuh pelebaran sungai
Basuki memaparkan kepada media, kapasitas debit air Kali Ciliwung sebelum dinormalisasi dengan lebar 10-20 meter mencapai 200 meter kubik per detik.
Sementara debit air banjir Kali Ciliwung mencapai 570 meter kubik per detik. Sehingga jika sudetan itu terbangun maka debit air banjir dapat terkurangi menjadi 510 meter kubik.
Kendati demikian, dari 1,2 kilometer sudetan yang rencananya "ditanam" di bawah tanah antara kawasan Bidara Cina, Otista, hingga ke Kali Cipinang, baru terbangun 600 meter.
Sementara sisa pembangunan, termasuk pembangunan jalur masuk air atau "water inlet" terkendala karena faktor pembebasan lahan.
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan lanjutkan pembangunan cegah banjir Jakarta
Menurut Basuki, jika pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta selesai dilakukan, maka pembangunan sodetan hanya butuh waktu selama 6 bulan.
"Pak Gubernur sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan masyarakat untuk membebaskan 'intake'-nya, supaya kami bisa bikin 'intake'-nya di Ciliwung itu bisa dialirkan," kata Basuki.
Jika sodetan bisa segera beroperasi, maka dapat mengurangi beban debit air Kali Ciliwung yang mengarah ke Manggarai, sehingga dapat mengurangi banjir di kawasan Kampung Melayu, maupun Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Menteri PUPR bersama sejumlah pejabat yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Doni Monardo telah melakukan rapat dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Presiden.
Mereka melaporkan kondisi terkini bencana banjir yang melanda sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Baca juga: Dedi Mulyadi nilai banjir akibat pembangunan tak peduli lingkungan