Palu (ANTARA) - Lembaga Kemanusiaan "Wisdom Institute (WI)" melakukan pendampingan dan pembinaan langsung kepada bekas narapidana terorisme Poso untuk menjadi kafilah pejuang perdamaian dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan di Sulteng.
"Sejak mereka masih dalam penjara saya telah membangun komunikasi dan mendampingi mereka hingga mereka keluar dari penjara," ucap Direktur Eksekutit WI, Lukman S Thahir, di Palu, Sabtu.
Lukman S Thahir merupakan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu bidang filsafat yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
Kata dia, hingga saat ini terdapat enam bekas napiter termasuk amir atau pemimpin mereka Hasanuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Ustad Hasan telah menyatakan dan bersedia hijrah.
"Secara keseluruhan anggota dari Ustad Hasan ada 104, namun yang telah menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi tokoh perdamaian baru enam termasuk amir-nya Ustad Hasan," kata Lukman.
Enam napiter itu antara lain, Ustad Hasan, AAD atau Amrin Yode, Yudi Parsan, Ardin, Fitrah.
Lukman S Thahir mengemukakan, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap napiter, terdapat tiga tipologi setelah keluar dari penjara.
Pertama, napiter tidak lagi ingin bersentuhan dengan masa lalunya serta tidak ingin pusing dengan kehidupan yang ia jalani didepan, karena itu yang ia urus adalah bagaimana istri dan anaknya dan dirinya bisa makan dan hidup tenang.
Tipologi kedua yaitu, napiter masih ingin terlibat dalam upaya perdamaian. Ketiga, ada napiter keluar dari penjara masih menyimpan dendam dan masih membawa fahamnya.
"Nah, yang sentuh adalah pada tipologi kedua, yaitu mereka yang masih ingin berkontribusi untuk pembangunan perdamaian," ujar dia.
Disinilah kemudian, Lukman S Thahir terpanggil untuk membina dan mendampingi mereka menjadi kafilah perdamaian. Namun, akui dia, menghilangkan identitas dan imej napiter pada mereka di tengah kehidupan sosial itu bukan perkara mudah.
"Saya mengenal mereka ini sudah lima tahun, sejak mereka masih dalam penjara. Nah, yang menjadi proses pertama dalam pendampingan ini adalah membangun kepercayaan diri. Termasuk membangun kepercayaan mereka terhadap kita dan membangun kepercayaan kita terhadap mereka," ujar dia.
Dari situ kemudian berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang mereka curhat setelah keluar dari penjara. Dari situlah kemudian masuk pendekatan kedua, yaitu ada proses saling ketergantungan bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri, begitu juga sebaliknya. Tahap ketiga yakni membangun karakter building, membangun karakter mereka.
Lukman menegaskan, bahwa negara harus hadir terhadap napiter. Mereka tidak boleh dikesampingkan atau dipandang sebelah mata, melainkan harus diberdayakan oleh negara.
"Mereka ini warga negara Indonesia yang berhak mendapat hak yang sama di tanah air ini. Karena itu, perhatikanlah mereka," sebut dia.
Terkait hal itu, Ustad Hasan Amir Kafilah Perdamaian berharap ada keterbukaan dari pemerintah dan masyarakat untuk menerima bekas napiter ketika keluar dari penjara dalam menjalani kehidupan.
"Masyarakat bisa menerima napi teroris dengan sewajarnya, karena napiter juga manusia. Begitu juga pemerintah, harus hadir, pemerintah harus ada, ketika bekas napiter keluar dari penjara," kata Hasanuddin atau Ustad Hasan.
Ia menyebut, yang paling dibutuhkan oleh napiter ialah bagaimana pemerintah dapat melibatkan napiter dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan napi teroris masing-masing.
"Sejak mereka masih dalam penjara saya telah membangun komunikasi dan mendampingi mereka hingga mereka keluar dari penjara," ucap Direktur Eksekutit WI, Lukman S Thahir, di Palu, Sabtu.
Lukman S Thahir merupakan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu bidang filsafat yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
Kata dia, hingga saat ini terdapat enam bekas napiter termasuk amir atau pemimpin mereka Hasanuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Ustad Hasan telah menyatakan dan bersedia hijrah.
"Secara keseluruhan anggota dari Ustad Hasan ada 104, namun yang telah menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi tokoh perdamaian baru enam termasuk amir-nya Ustad Hasan," kata Lukman.
Enam napiter itu antara lain, Ustad Hasan, AAD atau Amrin Yode, Yudi Parsan, Ardin, Fitrah.
Lukman S Thahir mengemukakan, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap napiter, terdapat tiga tipologi setelah keluar dari penjara.
Pertama, napiter tidak lagi ingin bersentuhan dengan masa lalunya serta tidak ingin pusing dengan kehidupan yang ia jalani didepan, karena itu yang ia urus adalah bagaimana istri dan anaknya dan dirinya bisa makan dan hidup tenang.
Tipologi kedua yaitu, napiter masih ingin terlibat dalam upaya perdamaian. Ketiga, ada napiter keluar dari penjara masih menyimpan dendam dan masih membawa fahamnya.
"Nah, yang sentuh adalah pada tipologi kedua, yaitu mereka yang masih ingin berkontribusi untuk pembangunan perdamaian," ujar dia.
Disinilah kemudian, Lukman S Thahir terpanggil untuk membina dan mendampingi mereka menjadi kafilah perdamaian. Namun, akui dia, menghilangkan identitas dan imej napiter pada mereka di tengah kehidupan sosial itu bukan perkara mudah.
"Saya mengenal mereka ini sudah lima tahun, sejak mereka masih dalam penjara. Nah, yang menjadi proses pertama dalam pendampingan ini adalah membangun kepercayaan diri. Termasuk membangun kepercayaan mereka terhadap kita dan membangun kepercayaan kita terhadap mereka," ujar dia.
Dari situ kemudian berusaha untuk mencari solusi dari setiap masalah yang mereka curhat setelah keluar dari penjara. Dari situlah kemudian masuk pendekatan kedua, yaitu ada proses saling ketergantungan bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri, begitu juga sebaliknya. Tahap ketiga yakni membangun karakter building, membangun karakter mereka.
Lukman menegaskan, bahwa negara harus hadir terhadap napiter. Mereka tidak boleh dikesampingkan atau dipandang sebelah mata, melainkan harus diberdayakan oleh negara.
"Mereka ini warga negara Indonesia yang berhak mendapat hak yang sama di tanah air ini. Karena itu, perhatikanlah mereka," sebut dia.
Terkait hal itu, Ustad Hasan Amir Kafilah Perdamaian berharap ada keterbukaan dari pemerintah dan masyarakat untuk menerima bekas napiter ketika keluar dari penjara dalam menjalani kehidupan.
"Masyarakat bisa menerima napi teroris dengan sewajarnya, karena napiter juga manusia. Begitu juga pemerintah, harus hadir, pemerintah harus ada, ketika bekas napiter keluar dari penjara," kata Hasanuddin atau Ustad Hasan.
Ia menyebut, yang paling dibutuhkan oleh napiter ialah bagaimana pemerintah dapat melibatkan napiter dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan napi teroris masing-masing.