Jakarta (ANTARA Lampung) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa remaja perempuan memiliki peran strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Remaja perempuan memiliki peran strategis, karenanya perlu memperoleh akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan terkait peringatan Hari Kependudukan Dunia, yang jatuh pada tanggal 11 Juli.
Meski demikian, berdasarkan Susenas 2015 (BPS 2016), mayoritas atau sekitar 91 persen dari perempuan yang menikah sebelum usia 18 tidak menyelesaikan sekolah.
Untuk itu, beberapa kebijakan perlu dioptimalkan dalam mengatasi kondisi tersebut, termasuk di antaranya pelaksanaan wajid belajar 12 tahun.
Selain itu, pendidikan lanjutan untuk anak perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan universitas, akses untuk kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual dan keterlibatan remaja perempuan dalam pembangunan.
"Pelaksanaan kebijakan ini merupakan investasi pada remaja perempuan, sekaligus investasi untuk masa depan Indonesia," katanya.
Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan remaja perempuan, kata Surya, mempunyai dampak yang saling menguntungkan.
"Jika remaja perempuan disediakan dengan akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi, mereka dapat baik secara fisik dan mental melanjutkan pendidikan," katanya.
Sementara itu, jumlah remaja perempuan di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2010 adalah 21.489.600 atau 18,11 persen dari jumlah perempuan.
Pada 2035, menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas, BPS, dan UNFPA 2013) remaja perempuan akan berjumlah 22.481.900 atau 14,72 persen dari jumlah perempuan. (Ant)
"Remaja perempuan memiliki peran strategis, karenanya perlu memperoleh akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan terkait peringatan Hari Kependudukan Dunia, yang jatuh pada tanggal 11 Juli.
Meski demikian, berdasarkan Susenas 2015 (BPS 2016), mayoritas atau sekitar 91 persen dari perempuan yang menikah sebelum usia 18 tidak menyelesaikan sekolah.
Untuk itu, beberapa kebijakan perlu dioptimalkan dalam mengatasi kondisi tersebut, termasuk di antaranya pelaksanaan wajid belajar 12 tahun.
Selain itu, pendidikan lanjutan untuk anak perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan universitas, akses untuk kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual dan keterlibatan remaja perempuan dalam pembangunan.
"Pelaksanaan kebijakan ini merupakan investasi pada remaja perempuan, sekaligus investasi untuk masa depan Indonesia," katanya.
Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan remaja perempuan, kata Surya, mempunyai dampak yang saling menguntungkan.
"Jika remaja perempuan disediakan dengan akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi, mereka dapat baik secara fisik dan mental melanjutkan pendidikan," katanya.
Sementara itu, jumlah remaja perempuan di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2010 adalah 21.489.600 atau 18,11 persen dari jumlah perempuan.
Pada 2035, menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas, BPS, dan UNFPA 2013) remaja perempuan akan berjumlah 22.481.900 atau 14,72 persen dari jumlah perempuan. (Ant)