Jakarta (ANTARA Lampung) - Anggota Komisi IX DPR RI DARI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati mendesak pemerintah segera bertindak dan menyikapi peredaran makanan dan jajaran anak-anak yang menyerupai kondom.
"Saya lebih menyoroti soal sisi kesehatan makanan/jajanan anak-anak yang sudah pada taraf mengkhawatirkan. Saya berharap pemerintahan dan kepala-kepala daerah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Karena ancamannya terhadap kesehatan generasi mendatang," katanya di Jakarta, Selasa (26/1).
Okky menyesalkan peredaran jajanan anak yang modelnya menyerupai kondom. "Apalagi BPOM merilis jajanan tersebut tidak terdaftar di BPOM. Meski sebenarnya, anak tentu tidak tahu apa itu kondom," katanya.
Yang patut digarisbawahi jajanan anak-anak harus dipastikan bersih dan menyehatkan, tentu juga bentuk atau model makanannya tidak menimbulkan polemik yang tidak produktif di tengah publik. Intinya, setiap jajanan anak harus terdaftar di BPOM untuk memastikan kesehatan dan kandungan di dalamnya.
Peristiwa tersebut, kata Okky, seharusnya menjadi momentum seluruh "stakeholder" untuk mengaudit secara sungguh-sungguh dan komprehensif terhadap seluruh makanan dan jajanan bagi anak-anak, baik yang berada di sekitar sekolah maupun di lingkungan rumah. Pemerintah harus mengoreksi cara penanganan terhadap makanan/jajanan anak-anak 'bussiness as usual'.
"Jangan seperti pemadam kebakaran, bereaksi jika ada kejadian. Pemerintahan harus memberi perhatian yang serius dalam masalah ini karena memang sangat mengkhawatirkan kita dan mengancam kesehatan generasi mendatang," katanya lagi.
Satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh BPOM bersama kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengawasan makanan ini terbukti tidak berjalan efektif. Di era otonomi daerah ini, peran pemerintahan daerah juga menjadi kunci untuk keberpihakan terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah.
"Dengan kata lain, Pemda harus proaktif terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah. Terlebih dalam pilkada serentak lalu, tidak sedikit kepala daerah berasal dari perempuan terpilih sebagai bupati/waki bupati, mereka semestinya jauh lebih peka terhadap persoalan seperti ini," kata dia.
Unit Kesehatan Sekolah (UKS) semestinya kembali digalakkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas kesehatan di pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap keberadaan UKS di sekolah-sekolah sebagai upaya mentradisikan sejak dini pola hidup sehat kepada anak-anak sekolah.
"Partisipasi masyarakat seperti dalam kasus temuan jajanan/makanan yang bentuknya menyerupai kondom harus terus digalakkan. Model pelaporan dari masyarakat ini tentu akan turut membantu pengawasan terhadap makanan/jajanan anak-anak sekolah. Mari jaga anak-anak kita dari jajanan/makanan yang tidak sehat," kata Okky pula.
"Saya lebih menyoroti soal sisi kesehatan makanan/jajanan anak-anak yang sudah pada taraf mengkhawatirkan. Saya berharap pemerintahan dan kepala-kepala daerah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Karena ancamannya terhadap kesehatan generasi mendatang," katanya di Jakarta, Selasa (26/1).
Okky menyesalkan peredaran jajanan anak yang modelnya menyerupai kondom. "Apalagi BPOM merilis jajanan tersebut tidak terdaftar di BPOM. Meski sebenarnya, anak tentu tidak tahu apa itu kondom," katanya.
Yang patut digarisbawahi jajanan anak-anak harus dipastikan bersih dan menyehatkan, tentu juga bentuk atau model makanannya tidak menimbulkan polemik yang tidak produktif di tengah publik. Intinya, setiap jajanan anak harus terdaftar di BPOM untuk memastikan kesehatan dan kandungan di dalamnya.
Peristiwa tersebut, kata Okky, seharusnya menjadi momentum seluruh "stakeholder" untuk mengaudit secara sungguh-sungguh dan komprehensif terhadap seluruh makanan dan jajanan bagi anak-anak, baik yang berada di sekitar sekolah maupun di lingkungan rumah. Pemerintah harus mengoreksi cara penanganan terhadap makanan/jajanan anak-anak 'bussiness as usual'.
"Jangan seperti pemadam kebakaran, bereaksi jika ada kejadian. Pemerintahan harus memberi perhatian yang serius dalam masalah ini karena memang sangat mengkhawatirkan kita dan mengancam kesehatan generasi mendatang," katanya lagi.
Satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh BPOM bersama kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengawasan makanan ini terbukti tidak berjalan efektif. Di era otonomi daerah ini, peran pemerintahan daerah juga menjadi kunci untuk keberpihakan terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah.
"Dengan kata lain, Pemda harus proaktif terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah. Terlebih dalam pilkada serentak lalu, tidak sedikit kepala daerah berasal dari perempuan terpilih sebagai bupati/waki bupati, mereka semestinya jauh lebih peka terhadap persoalan seperti ini," kata dia.
Unit Kesehatan Sekolah (UKS) semestinya kembali digalakkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas kesehatan di pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap keberadaan UKS di sekolah-sekolah sebagai upaya mentradisikan sejak dini pola hidup sehat kepada anak-anak sekolah.
"Partisipasi masyarakat seperti dalam kasus temuan jajanan/makanan yang bentuknya menyerupai kondom harus terus digalakkan. Model pelaporan dari masyarakat ini tentu akan turut membantu pengawasan terhadap makanan/jajanan anak-anak sekolah. Mari jaga anak-anak kita dari jajanan/makanan yang tidak sehat," kata Okky pula.