Bandung (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo menyatakan Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan dan keterbelakangan.
"Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Itulah sebabnya, korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia, serta musuh semua bangsa-bangsa," demikian pidato Presiden pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di Bandung, Kamis.
Presiden menyatakan melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terbukti telah memiskinkan warga dunia.
Dikatakan, korupsi di manapun di dunia, termasuk di Indonesia, berkembang, berevolusi sampai pada tahap di mana korupsi itu dilakukan secara sistematis dan bahkan sudah berjejaring.
"Karena sudah masuk sampai fase berjejaring, maka untuk melawan korupsi bagi saya hanya perlu keberanaian untuk menjalankan dua langkah: aksi pencegahan yang betul betul nyata serta tindakan penegakan hukum yang betul betul tegas," katanya.
Presiden menyatakan tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum.
"Kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.
Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E Government mulai dari cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain.
Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi.
"Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.," kata Presiden.
Untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, lanjutnya, kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi.
"Kata kuncinya adalah kerjasama bahu membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," katanya.
Presiden juga menyebut kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi.
"Pada kesempatan ini, saya mengajak semua elemen bangsa agar mengukuhkan semangat bersama kita, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Semangat bersama itu tidak akan terwujud apabila kita tidak bersatu melawan korupsi," katanya.
"Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Itulah sebabnya, korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia, serta musuh semua bangsa-bangsa," demikian pidato Presiden pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di Bandung, Kamis.
Presiden menyatakan melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terbukti telah memiskinkan warga dunia.
Dikatakan, korupsi di manapun di dunia, termasuk di Indonesia, berkembang, berevolusi sampai pada tahap di mana korupsi itu dilakukan secara sistematis dan bahkan sudah berjejaring.
"Karena sudah masuk sampai fase berjejaring, maka untuk melawan korupsi bagi saya hanya perlu keberanaian untuk menjalankan dua langkah: aksi pencegahan yang betul betul nyata serta tindakan penegakan hukum yang betul betul tegas," katanya.
Presiden menyatakan tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum.
"Kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.
Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E Government mulai dari cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain.
Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi.
"Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.," kata Presiden.
Untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, lanjutnya, kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi.
"Kata kuncinya adalah kerjasama bahu membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," katanya.
Presiden juga menyebut kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi.
"Pada kesempatan ini, saya mengajak semua elemen bangsa agar mengukuhkan semangat bersama kita, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Semangat bersama itu tidak akan terwujud apabila kita tidak bersatu melawan korupsi," katanya.