Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus berupaya meneruskan program "one village one product" (OVOP) untuk mempercepat pembangunan desa, selama ini program tersebut menjadi salah satu program unggulan pemerintah Jepang.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Senin, mengatakan selain komitmen percepatan pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program percepatan pembangunan tersebut.
"Salah satunya, dengan membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Jepang guna mendalami kemungkinan kerja sama," kata Marwan.
Ia menjelaskan pertemuan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Salah satunya program OVOP yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Jepang.
"Kita akan bekerja sama dengan jepang dalam beberapa hal, termasuk OVOP. Kita (kerja sama) bukan baru merintis, namun melanjutkan kesepakatan yang pernah kita lakukan sebelumnya," katanya.
Kerja sama ini juga penting mengingat Jepang punya percepatan teknologi. Dan dengan kemajuan teknologi tersebut bisa mendapatkan ilmunya atau "transfer of knowledge", demi terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang.
Terutama potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan daerah tertinggal yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, terdapat beberapa butir kesepakatan baru di beberapa bidang dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, Pembangunan Perdesaan, pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan ekonomi lokal, dan informasi dan komunikasi.
"Kita juga membahas beberapa program yang menyangkut pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan di luar Jawa," ujarnya.
Marwan berharap pengalaman Pemerintahan Jepang dalam sejumlah bidang itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal. Sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran," katanya.(Ant)
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Senin, mengatakan selain komitmen percepatan pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program percepatan pembangunan tersebut.
"Salah satunya, dengan membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Jepang guna mendalami kemungkinan kerja sama," kata Marwan.
Ia menjelaskan pertemuan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Salah satunya program OVOP yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Jepang.
"Kita akan bekerja sama dengan jepang dalam beberapa hal, termasuk OVOP. Kita (kerja sama) bukan baru merintis, namun melanjutkan kesepakatan yang pernah kita lakukan sebelumnya," katanya.
Kerja sama ini juga penting mengingat Jepang punya percepatan teknologi. Dan dengan kemajuan teknologi tersebut bisa mendapatkan ilmunya atau "transfer of knowledge", demi terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang.
Terutama potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan daerah tertinggal yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, terdapat beberapa butir kesepakatan baru di beberapa bidang dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, Pembangunan Perdesaan, pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan ekonomi lokal, dan informasi dan komunikasi.
"Kita juga membahas beberapa program yang menyangkut pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan di luar Jawa," ujarnya.
Marwan berharap pengalaman Pemerintahan Jepang dalam sejumlah bidang itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal. Sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.
"Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran," katanya.(Ant)