Kalianda- (ANTARA LAMPUNG) - Masyarakat adat lima marga yang mendiami kawasan Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung meminta PT Supreme Energy menghentikan kegiatan di kawasan itu.
"Kami lima marga menolak pengerahan alat berat oleh PT Supreme, karena perusahaan itu belum mengantongi izin dari Kemenhut dan juga belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh," kata Yahudin Haykar, tokoh adat dari Marga Rajabasa yang mewakili Marga Dantaran, Marga Ketibung, Marga Keratuan dan Marga Lebung, di Rajabasa, Kamis.
Ia mengatakan, pengerahan alat berat ini merupakan bentuk pelecehan terhadap adat karena sebelumnya masyarakat adat sampai saat ini masih menolak eksplorasi panas bumi itu.
Kemudian, kata dia, terkait pihak perusahaan yang menyampaikan pengerahan alat berat itu untuk persiapan kegiatan di luar kawasan hutan lindung itu merupakan alasan yang tidak dapat diterima masyarakat karena bagaimanapun mereka belum mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.
Menurut dia, selama ini upaya sosialisasi oleh PT Supreme Energy belum dilakukan sepenuhnya karena hanya dari pintu ke pintu saja terhadap pemilik lahan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan sementara masyarakat lain pasti akan menerima dampaknya.
"Mereka belum pernah duduk bersama dengan lima marga untuk menyosialisasikan sehingga sangat wajar ketika lima marga ini menolaknya," ujar dia.
Ia meminta, sebaiknya perusahaan menghentikan aktivitasnya sebelum mendapat persetujuan dari masyarakat dan mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.
"Sebagai tokoh adat kami akan tetap melakukan tindakan persuasif, namun jika mereka tetap bersikeras melakukan kegiatan itu dan masyarakat mengambil tindakan lain, terserah," ujar dia.
Sementara itu, PT Supreme Energy telah mengerahkan sejumlah alat berat ke kawasan Gunung Rajabasa, meskipun masyarakat adat setempat menolak eksplorasi energi panas bumi di gunung tersebut.
Humas PT Supreme Energy, Leila Rima, mengatakan, pihaknya memang telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk memulai kegiatan di luar kawasan hutan lindung.
Berdasarkan pemantauan di lokasi perusahaan tersebut mengerahkan sekitar enam alat berat berbagai jenis dan lima truk membawa kontainer di kawasan pesisir pantai itu sejak tiga lalu.
(Antara)
"Kami lima marga menolak pengerahan alat berat oleh PT Supreme, karena perusahaan itu belum mengantongi izin dari Kemenhut dan juga belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh," kata Yahudin Haykar, tokoh adat dari Marga Rajabasa yang mewakili Marga Dantaran, Marga Ketibung, Marga Keratuan dan Marga Lebung, di Rajabasa, Kamis.
Ia mengatakan, pengerahan alat berat ini merupakan bentuk pelecehan terhadap adat karena sebelumnya masyarakat adat sampai saat ini masih menolak eksplorasi panas bumi itu.
Kemudian, kata dia, terkait pihak perusahaan yang menyampaikan pengerahan alat berat itu untuk persiapan kegiatan di luar kawasan hutan lindung itu merupakan alasan yang tidak dapat diterima masyarakat karena bagaimanapun mereka belum mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.
Menurut dia, selama ini upaya sosialisasi oleh PT Supreme Energy belum dilakukan sepenuhnya karena hanya dari pintu ke pintu saja terhadap pemilik lahan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan sementara masyarakat lain pasti akan menerima dampaknya.
"Mereka belum pernah duduk bersama dengan lima marga untuk menyosialisasikan sehingga sangat wajar ketika lima marga ini menolaknya," ujar dia.
Ia meminta, sebaiknya perusahaan menghentikan aktivitasnya sebelum mendapat persetujuan dari masyarakat dan mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.
"Sebagai tokoh adat kami akan tetap melakukan tindakan persuasif, namun jika mereka tetap bersikeras melakukan kegiatan itu dan masyarakat mengambil tindakan lain, terserah," ujar dia.
Sementara itu, PT Supreme Energy telah mengerahkan sejumlah alat berat ke kawasan Gunung Rajabasa, meskipun masyarakat adat setempat menolak eksplorasi energi panas bumi di gunung tersebut.
Humas PT Supreme Energy, Leila Rima, mengatakan, pihaknya memang telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk memulai kegiatan di luar kawasan hutan lindung.
Berdasarkan pemantauan di lokasi perusahaan tersebut mengerahkan sekitar enam alat berat berbagai jenis dan lima truk membawa kontainer di kawasan pesisir pantai itu sejak tiga lalu.
(Antara)