BPOM sosialisasikan peningkatan efektivitas pengawasan lewat lokakarya

BPOM sosialisasikan peningkatan efektivitas pengawasan lewat lokakarya

Kepala BPOM Penny K. Lukito secara resmi membuka lokakarya bertajuk “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja BPOM” yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/03).

Surabaya, Jatim (ANTARA News) -- Dalam rangka memperluas sinergi multi sektoral pada pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) menggelar lokakarya bertajuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja BPOM yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/03).

Lokakarya ini bertujuan untuk menyosialisasikan terobosan pelayanan publik kepada pelaku usaha serta menjaring umpan balik, masukan serta aspirasi pelaku usaha dan stakeholder untuk pelayanan publik BPOM yang lebih baik, ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito.

BPOM telah melakukan perbaikan yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dengan terobosan yang inovatif sebagai pemenuhan standar keamanan, khasiat dan mutu yang lebih efisien terhadap obat dan makanan.

Pada segi kelembagaan, BPOM diperkuat dengan pembentukan Deputi di Bidang Penindakan dan Inspektorat Utama yang ditempatkan di Pusat serta kantor BPOM di 40 kabupaten/kota.

Selain itu, penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di Balai Besar/Balai POM dan Kantor BPOM di Kabupaten/Kota diharapkan bisa semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan inovasi di sektor obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan, katanya. 

Di samping itu, dalam tahap peningkatan kinerja, BPOM mengubah struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan tata kerja yang responsif untuk menjadi lebih baik. Ini didukung dengan membangun budaya atau perilaku kerja yang mewujudkan birokrasi efektif juga efisien.

Beberapa kegiatan lainnya dilakukan bersamaan dengan acara lokakarya yaitu, penyerahan Nomor Izin Edar (NIE) pangan, desk konsultasi pendaftaran pangan olahan, dan talkshow bertema Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Pangan dalam rangka Persaingan di Pasar Global.

NIE pangan diserahkan kepada 9 pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Selain BPOM, kegiatan lokakarya ini dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan jajarannya, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha pangan kurang lebih sebanyak 200 orang.

Sementara itu, anggota VI BPK RI Harry Azhar, mendukung penuh peningkatan yang telah dilakukan BPOM hingga saat ini. Menurutnya, masalah perizinan hingga penegakan hukum dengan adanya Undang-Undang POM (UU POM) memang harus dilakukan. 

"Saya mendukung penuh dengan peningkatan dalam perizinan yang dulu bertele-tele sekarang hanya satu hari, dan mendorong adanya UU POM yang mempunyai kekuatan untuk edukasi, sosialisasi, dan pelayanan bagi masyarakat", ujar Harry yang hadir pada kegiatan tersebut. 

Ia juga menegaskan, untuk para pelaku yang mengedarkan obat maupun makanan secara ilegal harus dilakukan penindakan yang tegas. Dengan berbekal UU POM dan aparat hukum akan lebih efektif lagi. 

"Jika bisa, BPOM harus memiliki aparat hukum semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergerak di bidang kesehatan obat dan makanan, saya yakin usaha kecil maupun besar yang bergelut di bidang obat dan makanan akan semakin baik dan berkembang," jelasnya.
Pewarta :
Editor : PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2024