Selama ini ada beberapa potensi di Jawa Barat yang menjadi pembangkit tenaga listrik, Jatiluhur menghasilkan listrik, Cirata menghasilkan listrik, Saguling menghasilkan listrik dan seluruhnya ditampung terlebih dahulu di PLN.Bandung (ANTARA) - Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan pengelolaan listrik dilakukan secara desentralisasi sebagai salah satu upaya mencegah pemadaman listrik secara massal yang menyebabkan kerugian masyarakat dan industri.
"Saya menilai dengan pola desentralisasi, pengelola listrik nasional yaitu PLN tidak kelabakan menanggulangi masalah yang beberapa waktu lalu terjadi," kata Dedi Mulyadi ketika dihubungi dari Bandung, Selasa.
Dia menuturkan selama ini ada beberapa potensi di Jawa Barat yang menjadi pembangkit tenaga listrik, Jatiluhur menghasilkan listrik, Cirata menghasilkan listrik, Saguling menghasilkan listrik dan seluruhnya ditampung terlebih dahulu di PLN.
"Dan itu ada di Jawa Barat namun ditampung di PLN, ketika satu kutub mati jadi semua mati terdampak, saya ini menjadi bingung," kata Dedi.
Menurut dia, sistem pengelolaan listrik bisa dimaksimalkan dengan potensi yang ada di sekitar yang artinya potensi tenaga listrik dari sungai kecil atau embung yang ada di sekitar lingkungan atau suatu daerah bisa dialirkan listrik ke rumah yang ada di sekitar daerah tersebut dengan cara mandiri.
Baca juga: PII: Padamnya listrik karena jaringan yang kompleks
"Listrik yang menerangi Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat misalnya bisa jadi tak ada kaitannya dengan pembangkit listrik yang dekat dengan rumahnya. Itulah sentralisasi pengelolaan ketenagalistrikan. Ketika satu kutub mati, semuanya terguncang," katanya.
Namun, Dedi Mulyadi mengatakan sungai besar dapat digunakan untuk produksi listrik skala besar dan kerusakan pada satu instalasi tempat tidak akan berdampak pada tempat yang lainnya, karena mereka dialiri dan dihidupi dari seluruh energi yang ada di lingkungannya.
"Sudah bisa dipastikan kita mendapatkan listrik yang murah dan tidak mengalami gangguan masal. Karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya sendiri sesuai dengan sumber daya listrik di wilayahnya," kata dia.
Ia mengatakan problematika pengelolaan listrik ini berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman Orde Baru dan listrik hanya dikelola oleh PLN.
"Seluruh sumber energi tidak bisa menjual langsung kepada masyarakat. Semuanya harus dijual melalui PLN," katanya.
Ia menilai cara ini telah menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik.
"Dan terkadang, pikiran kita yang awam menjadi bingung," kata dia.
Baca juga: JK: Transmisi bawah laut Sumatera-Jawa harus segera direalisasikan
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
