"Proyek ini memang kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk selanjutnya, kita ingin lebih profesional. Maka dari itu, kita akan bekerja sama dengan swasta di sini agar proyek-proyek yang nilainya lebih banyak bisa diinvestasikan oleh pihak swasta," kata Budi Karya Sumadi di Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (26/7).
Baca juga: Menhub: Faktor teknis bisa jadi dasar penetapan ibu kota baru
Ia mengutarakan bahwa pihak swasta yang ingin terlibat juga harus memiliki kompetensi dalam bidang peningkatan konektivitas laut.
Rencananya Pelabuhan Tanah Ampo akan melayani kapal-kapal pesiar dan yacht, pelabuhan ini juga merupakan salah satu prasarana dari konektivitas.
Skema yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo merupakan skema kerja sama pemanfaatan atau KSP.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster mendukung keinginan Menhub untuk mengundang swasta terlibat dalam proyek Pelabuhan Tanah Ampo.
"Supaya bisa dikembangkan secara lebih profesional dan berkualitas untuk bersaing dalam meningkatkan pelayanan transportasi pariwisata di Bali," kata Wayan Koster.
Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo itu diharapkan dapat rampung dalam 2 tahun mendatang.
Baca juga: Pelabuhan Tanah Ampo Disiapkan Pelindo Benoa
Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai, rencana pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo terbagi menjadi tiga tahap.
Pembangunan tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp49,40 miliar.
Rencana pembangunan tahap kedua pada tahun 2019 dengan nilai anggaran Rp30,67 miliar.
Baca juga: Menhub tawari ASDP kelola Pelabuhan Tanah Ampo
Tahap ketiga, lanjut dia, akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp23,85 miliar.
Pelabuhan Tanah Ampo direncanakan dapat disinggahi oleh kapal dengan bobot maksimal 24 ton.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
