Pakar minta imbangi infrastuktur tol dengan jalur KA

id Jan sopaheluwakan, tol trans jawa, polusi,jalur kereta api,mobil listrik

Kendaraan melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (3/6/2019). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp

Jakarta (ANTARA) - Pakar kebumian Universitas Indonesia Prof Jan Sopaheluwakan mengingatkan pemerintah yang sedang getol membangun infrastruktur jalan, termasuk tol Trans Jawa untuk mengimbanginya dengan jalur kereta api (KA).

"Seperti contoh di Belanda, antara jalan tol dan kereta api di kebijakannya diatur sedemikian rupa," kata mantan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, infrastuktur berbasis rel atau KA sangat penting sebagai penyeimbang infrastruktur jalan sehingga perlu diatur secara cermat.

Bahkan, kata dia, pemerintah juga akan lebih mudah mengatur dalam kebijakannya jika terjadi keseimbangan pembangunan infrastuktur tol dengan rel.

"Katakanlah, kalau ingin mengurangi polusi, dinaikin harga bensinnya. Tetapi, kemudian transportasi lewat KA dimudahkan dan dimurahkan, begitu," katanya.

Sejalan dengan itu, transportasi berbasis rel juga tidak serta merta mendorong terjadinya pemekaran kota, sebagaimana transportasi berbasis kendaraan bermotor.

"Paling  pemekaran kota hanya terjadi di sekitar stasiun. Beda sama jalur yang berbasis mobil, bisa di sepanjang jalur itu terjadi dan tidak terkontrol," katanya.

Diakui Jan, selama ini memang belum pernah ada yang meneliti dampak polusi seiring beroperasinya tol Trans Jawa, tetapi mestinya pemerintah sudah mengantisipasi.

Negara-negara lain, kata dia, sudah mendorong transportasi yang zero emission, sementara Indonesia untuk dorongan menggunakan kendaraan yang bebas emisi saja belum terlihat, misalnya mobil listrik.

"Kendaraan-kendaraan masih berbasis bensin," kata Koordinator Center for Environmental Disaster, Institute for Sustainabke Eart and Resource (ISER) UI.

Ia mengatakan negara-negara besar produsen otomotif sebenarnya bukan tidak mampu memproduksi mobil listrik untuk digunakan di sni, tetapi semuanya bergantung kebijakan pemerintah Indonesia.

"Kita lihat kebijakan pemerintah untuk mendorong pada mobil listrik juga masih kurang," katanya.

Baca juga: Pakar minta pertumbuhan sepanjang Trans Jawa diperhitungkan matang
Baca juga: Penumpang pesawat turun 7,8 persen dipicu Tol Trans Jawa

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar