Padang, (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal menyatakan suksesnya pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di suatu daerah akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah itu.

“Kita bisa melihat lima hingga 10 tahun terakhir, pengendalian kelahiran sangat berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, dengan program KB maka terjadi peningkatan kesejahteraan,” kata dia di Padang, Kamis.

Menurut dia pengendalian kelahiran yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir berhasil menurunkan angka kemiskinan, peningkatan gini ratio, dan lainnya.

“Program KB yang disertai dengan konsep pembangunan keluarga tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan dapat hidup sejahtera,” kata dia.

Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengakui hal tersebut, menurut dia program keluarga berencana itu akan gagal di daerah yang mengalami kegagalan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Ini fakta, jika daerah itu banyak masyarakat tidak sejahtera dan pendidikan yang kurang maka program keluarga berencana akan gagal,” katanya.

Menurut dia Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung dengan pelaksanaan program keluarga berencana dan program terpadu untuk menyukseskan kesejahteraan, ekonomi, fisik dan mental.

“Kita sangat merasakan berjalannya program KB di Sumbar secara perlahan IPM Sumbar meningkat, angka kemiskinan jauh di bawah indeks nasional serta usia harapan hidup yang semakin panjang,” kata dia.

Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin mengatakan program keluarga berencana di daerah tersebut berjalan hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya usia perkawinan dari 21 tahun pada 2015 naik menjadi 22,7 tahun pada 2017.

“Program ini juga kita paralelkan dengan program Pramuka sehingga generasi muda dapat merencanakan dengan matang pernikahan mereka nantinya,” kata dia.

Selain itu setiap tahun rutin digelar kegiatan Generasi Berencana (Genre) yang dimulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi. Pada tahun ini dari 19 kota dan kabupaten hanya dua daerah yang belum mengirimkan wakil mereka yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pasaman.

“Kegiatan ini berdampak langsung pada pola pikir generasi muda untuk menurunkan usia perkawinan dan mencegah terjadinya pernikahan anak dan penyimpangan seksual,” kata dia.

Baca juga: BKKBN bina 12.479 kelompok usaha tingkatkan kesejahteraan keluarga
Baca juga: BKKBN kampanyekan gerakan kembali ke meja makan untuk keluarga
Baca juga: BKKBN targetkan 66 ribu kelompok bina kesehatan reproduksi


Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019