Banjarbaru (ANTARA) - Tim terpadu bentukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi kerawanan konflik sosial pascapemilu Pilpres di wilayah setempat.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel, Firmansyah di Banjarbaru, Kamis mengatakan potensi munculnya konflik akibat politik identitas dan isu sara bisa memicu terjadinya pertikaian yang tak diinginkan.

Untuk itulah, kata dia, melalui Rapat Koordinasi Penaganan Konflik Sosial, diharapkan ada masukan dan saran dari semua anggota tim terpadu terhadap kerawanan konflik di Kalsel.

"Kita harus bisa mengambil langkah-langkah antisipatif dalam penanganannya untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif," katanya.

Sementara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan selaku anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalsel turut mengingatkan agar daerah tidak lengah.

Meski saat ini situasi keamanan relatif kondusif, tetapi aparat patut tetap siaga dan waspada sehingga deteksi dini wajib dilakukan.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida Halilintar Atmaja mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel saat menghadiri rakor di kantor Kesbangpol Kalsel di Banjarbaru itu.

Dodi menyampaikan, pada menjelang hari pelaksanaan dan pasca pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu, tercatat sebanyak 35 pemantau asing yang datang ke Indonesia meliput pesta demokrasi itu.

Akan tetapi, tidak ada satupun yang dimonitor datang ke Kalimantan Selatan.

"Ahamdulillah pelaksanaan pemilu di Kalsel berjalan lancar, aman terkendali dan tidak terjadi konflik apalagi jika dihubungkan dengan kehadirang orang asing" jelasnya.

Dalam rakor yang diikuti 25 anggota tim terpadu itu sendiri, yang tema "Mensinergikan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Menciptakan Suasana Tetap Kondusif Pasca Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019.

Pewarta: Firman
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019