Geografis Indonesia yang terpisah oleh lautan memang selama ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melakukan transportasi, selain sulitnya distribusi barang dan komoditas sehingga menjadi lebih mahal di daerah pelosok.
Untuk memastikan keberhasilan program tol laut serta meningkatkan konektivitas, ketersediaan kapal menjadi hal yang penting, baik untuk mengangkut penumpang maupun barang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah terus menyediakan sejumlah kapal untuk dipergunakan di beberapa daerah yang memiliki perairan, baik itu perairan sungai maupun laut.
Pada 15 April 2019 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan serah terima hibah kapal pelayaran rakyat (pelra) tahun anggaran 2018 kepada pemerintah daerah.
Daerah yang menerima kapal pelayaran rakyat adalah Pemda Lampung, Pemerintah Kota Bengkulu, Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kota Pariaman (Sumatera Barat), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), dan Kota Bima (Nusa Tenggara Barat)
Kemenhub menghibahkan 12 kapal pelra berukuran 35 gross ton (GT) secara simbolis kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu untuk mengoperasikan dan memanfaatkan bantuan hibah tersebut dengan baik yang pada tahun sebelumnya juga telah menyerahkan 24 kapal pelra kepada pemerintah daerah.
Hibah kapal ini selain untuk meningkatkan konektivitas juga untuk mengembalikan dan meningkatkan kearifan lokal Kapal Phinisi yang dikenal dengan ketangguhan mengarungi samudera.
Namun demikian, kata Menhub, dalam perkembangannya pemerintah berupaya untuk mengembangkan kapal baik dari sisi disain agar lebih efisien dan memilik daya tahan lebih kuat.
Pemerintah tentu berharap agar kapal tersebut memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia.
Menhub Budi Karya berharap agar pemda yang menetima kapal bisa mengelola dan memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan konektivitas antardaerah baik untuk kepentingan penumpang maupun barang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus Purnomo mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar masih tetap membutuhkan pelayaran rakyat, sebagai salah satu moda transportasi penghubung antar pulau.
Oleh karenanya, pembangunan konektivitas menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perhubungan, di mana pemerintah terus mereformasi dan membangun kapal pelra, demi mewujudkan Nawacita untuk membangun daerah di pingiran dengan konektivitas, yang diharapkan dapat membangkitkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
Pada Tahun Anggaran 2018, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan 94 kapal pelra, dengan total anggaran sebesar Rp216 miliar, yang seluruhnya akan dihibahkan kepada pemerintah daerah, yang membutuhkan akses konektivitas.
Pelaksanaan hibah kapal pelra kepada pemerintah daerah merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi pelayaran rakyat, baik untuk galangan tradisional maupun masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan peran serta pemda, dalam pelayanan transportasi angkutan laut bagi masyarakat lokal di wilayahnya, baik untuk angkutan penumpang, barang maupun wisata.
Kementerian Perhubungan mengharapkan dengan bertambahnya armada transportasi ini akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah masing-masing.
Namun demikian keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas dan diharapkan agar semua pihak dapat bersama-sama mewujudkannya karena keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama.
Kapal pelra yang dibangun oleh Kemenhub telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup modern dan lengkap, seperti perlengkapan keselamatan antara lain jaket keselamatan, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang.
Berikan nilai tambah
Kemenhub berharap kapal-kapal pelra ini dapat memberikan manfaat besar bagi kelancaran arus barang maupun penumpang di wilayah masing-masing. Selain kapal pelra, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memberikan program vokasi bagi para pelaut pelayaran rakyat.
Pemberian pelatihan gratis ini dilakukan agar para pelaut pelayaran rakyat tersebut memiliki kompetensi yang lebih baik serta lebih mengerti tentang aspek keselamatan pelayaran.
Pemerintah akan terus menggulirkan program pembangunan kapal pelra, karena masih banyak daerah yang membutuhkan serta banyaknya pelabuhan yang tidak bisa melayani kapal besar.
Untuk itu, Kemenhub akan tetap menganggarkan pembangunan kapal pelra di tahun mendatang, yang nantinya akan dihibahkan kembali kepada pemda. Dengan demikian akan semakin banyak kapal yang dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah 3 T.
Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Dhuani mengatakan hibah kapal tersebut akan sangat bermanfaat bagi pelayaran di sungai yang ada di wilayahnya, mengingat kapal menjadi transportasi utama untuk penumpang serta angkutan barang.
Selama ini di kabupaten tersebut belum memiliki kapal yang memadai, karena untuk transportasi sungai yang digunakan masyarakat dan angkutan barang masih menggunakan kapal klotok, yang dari sisi keamanan dan kenyamanan masih sangat kurang.
Kabupaten Kayong Utara sebenarnya membutuhkan lebih banyak lagi hibah kapal pelayaran rakyat yang diperoleh saat ini. "Mungkin pemerintah nantinya bisa menambah satu atau dua kapal lagi untuk daerah kami," kata Citra.
Pemerintah tentunya berharap hibah kapal pelayaran rakyat bisa mempercepat terwujudnya konektivitas transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau.
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
