Kodam Jaya: Penempatan personel di Monas untuk amankan pemilu

id Pemilu,Kodam Jaya,Kapolri

Arsip Personel TNI mengendarai kendaraan tempur jenis tank saat bergeser menuju pos-pos yang sudah ditentukan di wilayah Tangerang Raya dan Bandara Soetta usai pelaksanaan apel kesiapan pengamanan pemilu di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/4/2019). Sebanyak 2.132 personel TNI dari kesatuan Kodam Jaya dan Kostrad akan diperbantukan untuk pengamanan pemilu di Tangerang Raya dan Bandara Soekarno Hatta, dengan ditempatkan di TPS dan objek vital seperti bandara dan gardu induk listrik. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp)

Jakarta (ANTARA) - Pihak Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam) Jaya menyatakan penempatan personel di Monumen Nasional (Monas) untuk mengamankan pemungutan suara pada pemilihan umum 2019.

"Sejak dua hari memang kita sudah tempatkan personel TNI di kawasan Monas untuk membantu pengamanan pemilu," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Kristomei membantah penempatan personel TNI itu terkait dengan rencana pengamanan aksi penggalangan massa salah satu pasangan calon presiden wakil presiden di Monas pada Jumat (19/4).

Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan mobilisasi massa menyikapi pemilu 2019.

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi massa untuk merayakan kemenangan, misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," kata Tito.

Kapolri mencontohkan aksi perayaan kemenangan dari dua pasangan calon di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu (17/4), yang dibubarkan oleh kepolisian.

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakukan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menghargai proses dan tahapan pemilu yang telah berlangsung, dan menjadikan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan.

"Di tengah-tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan kamtibmas. TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan," ujar Tito.

Tito menegaskan Polri akan melakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap adanya upaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

"Bahwa ini (pemilu) adalah proses demokrasi yang semenjak reformasi termasuk dihadiri partisipasi publik yang sangat tinggi. Di atas 80 persen, melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih. Jadi, siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi," Tito menegaskan.

Pewarta : Syaiful Hakim, Taufik Ridwan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar