Mahfud MD minta sengketa Pemilu diselesaikan sesuai aturan

id Mahfud MD,kecurangan pemilu,mahkamah konstitusi

Mahfud MD memberikan suaranya pada Pemilu 2019 di TPS 105 Dusun Sambilegi Baru Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY, Rabu. (ANTARA/Victorianus Pranyoto)

Sleman (ANTARA) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, meminta jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan maupun hasil Pemilu 2019 agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum sesuai aturan

"Kalau ada sengket agar semua pihak mengajukan gugatan sesuai aturan. Yaitu dengan membawa gugatan ke MK. Untuk mebcegah kecurangan paling tidak dari penghitungan awal itu dikawal, baru selanjutnya maju ke MK," kata dia, di Sleman, Rabu.

Ia mengatakan, MK juga tidak serta-merta langsung merespon sengketa itu. Sebab, MK juga perlu bukti.

"Formulir C1 juga harus disimpan sebagai bukti. Saya juga meminta agar KPU, Bawaslu, polisi, TNI, dan MK tidak boleh main-main. Ini hak rakyat tidak boleh ada kecurangan," katanya.

Menurut dia, hasil resmi dari Pemilu 2019 akan bisa diketahui satu bulan usai pencoblosan.

"Hasil hitung cepat itu bukan hasil resmi. Walaupun margin eror untuk hitung cepat sangat minim. Tapi semua harus dihitung manual, masyarakat jangan sampai terkecoh," katanya.

Mahfud mengatakan, dalam pemilihan Pemilu 2019 ini memang agak berbeda. Sebab surat suara yang diterima banyak.

"Hampir lima menit untuk satu orang," katanya.

Selain itu, banyak calon yang belum dikenal. Karena dalam surat suara selain calon presiden dan wakil presiden serta calon DPD, tidak terdapat foto calon, dan hanya nama. Sehingga dia mengaku memang agak repot.

"Memang agak repot, lama karena harus memilih satu-satu. Banyak calon yang belum kenal, harus satu per satu mencari dan membayangkan rekam jejak," katanya.

Pewarta : Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar