Jokowi: Pembangunan infrastruktur luar Jawa untuk pemerataan

id pemerataan pembangunan,debat capres,dana desa,pembangunan infrastruktur,debat capres-cawapres,debat cawapres,debat pilpres

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.


Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, yang dilakukan oleh pemerintahannya bersama Jusuf Kalla selama 4,5 tahun terakhir, merupakan salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan di Tanah Air.

"Dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satunya untuk pemerataan," ujar Jokowi dalam debat capres kelima yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta , Sabtu malam.

Selain itu, untuk pemerataan pembangunan, pemerintahannya juga telah menyalurkan dana desa yang hingga 2019 pemerintah telah menyalurkan Rp257 triliun.

"Kita telah transfer sampai 2019 ini Rp257 triliun dana ke desa-desa, ke 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Jokowi.

Dalam pemanfaatan dana desa tersebut, lanjutnya, pemerintah menekankan untuk proyek-proyek pembangunan di desa mengutamakan bahan-bahan atau material dari desa tersebut dan juga pekerjanya merupakan warga desa untuk menciptakan lapangan kerja.

"Sehingga perputaran uang Rp257 triliun itu, betul-betul ada di desa-desa itu," ujar Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga menyampaikan program keluarga harapan (PKH) yang ditujukan untuk membantuk masyarakat yang belum mampu untuk memperbaiki tingkat kehidupannya.

"Melalui PKH, kita menginjeksi agar mereka anak-anaknya punya gizi yang baik, mereka bisa sekolah. Kartu Indonesia Sehat juga, apabila sakit mereka tidak terbebani biaya rumah sakit. Kartu Indonesia Pintar sehingga anak-anak mereka bisa sekolah SD, SMP, SMA atau SMK, dan akan kita teruskan dengan KIP Kuliah," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: jangan ragukan kemampuan BUMN
Baca juga: Prabowo: BUMN benteng terakhir ekonomi Indonesia

Pewarta : Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar