"Dari beberapa kali penyampaian gagasan di debat sebelumnya, kedua pasangan calon hanya bicara ekonomi kerakyatan sebatas pelengkap," kata Koordinator Desk Politik, Walhi Eksekutif Nasional, Khalisah Khalid pada kegiatan Menilik Debat Capres-Cawapres 2019 ke-5 di Jakarta, Jumat.
Bahkan, dari beberapa kali penyampaian gagasan ekonomi, kedua pasangan calon masih terfokus pada kebijakan ekonomi makro yang basisnya pada perusahaaan.
Menurut dia, gagasan ekonomi makro yang disampaikan oleh kedua kubu masih berbenturan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Sebagai contoh gagasan ekonomi pasangan Jokowi-Ma'ruf yang bicara tentang redistribusi tanah atau program perhutanan sosial.
Dari target 12,7 juta perhutanan sosial yang dilakukan pemerintah, baru terealisasi dua juta sementara izin untuk korporasi sangat cepat.
Oleh karena itu Walhi menilai target tersebut belum signifikan mengarah pada ekonomi kerakyatan dan masih mengarah pada ekonomi yang dijalankan korporasi.
Kemudian, di kubu Prabowo-Sandi yang menawarkan program pencetakan sawah dan rehabilitasi hutan tanaman industri dinilai juga masih belum mengarah dengan konsep ekonomi kerakyatan.
Bahkan, Walhi Indonesia menilai program itu bisa seperti kasus pencetakan dua juta hektare sawah di Kalimantan Tengah pada masa Orde Baru yang justru melahirkan krisis.
"Jadi kami menilai program yang ditawarkan oleh kedua kubu masih mengarah pada ekonomi yang ditangani oleh korporasi bukan di tangan rakyat," kata dia.
Apabila pemerintah ke depan masih menitikberatkan ekonomi pada korporasi, perampasan tanah diperkirakan masih terjadi.
Oleh karena itu Walhi meminta dan merekomendasikan kepada presiden dan wakil presiden terpilih agar sumber-sumber agraria dimiliki oleh rakyat bukan korporasi.
"Baik itu petani atau nelayan harus memiiki sumber-sumber tersebut, agar gagasan ekonomi kerakyatan bisa terwujud," ujar dia.
Pewarta: Ahmad Wijaya/Muhammad Zulfikar
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
