DPR nilai terminal LPG Kupang seharusnya dibangun pada 2016

id DPR,lpg,pertamina,ferry kase

Gubernur NTT Viktor B Laiskodat (kedua kanan), Direktur Logistics Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo (kiri),Direktur Utama PT. Barata Indonesia Oksarlidady Arifin (kanan) dan Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase bercengkrama ketika akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan terminal LPG di Terminal BBM Tenau Kupang , NTT Senin, (1/4/2019). (ANTARA/Kornelis Kaha)

Kupang (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase mengatakan bahwa pembangunan terminal LPG di Kupang seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2016.

"Kita bersyukur karena akhirya perjuangan kami Komisi VII untuk mewujudkan harapan masyarakat NTT agar memiliki LPG akhirnya sekarang terwujud dengan peletakan batu pertama pada hari ini," kara Ferry Kase kepada wartawan di Kupang usai dilakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal LPG di TBBM Tenau Kupang, Senin (1/4).

Pelaksanaan peletakan batu pertama sendiri dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat, Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, Direktur Utama Barata Indonesia Oksarlidady Arifin serta anggota Komisi VII Ferry Kase yang sudah menyuarakan harapan masyarakat NTT itu sejak beberapa tahun lalu.

Ia mengatakan pada tahun 2016 itu sudah ada keputusan bahwa akan dibangun terminal LPG itu di NTT, namun muncul kebijakan-kebijakan politik yang akhirnya menimbulkan hambatan.

Politisi Hanura itu menambahkan bahwa sebenarnya banyak daerah di Indonesia membutuhkan keberadaan LPG tersebut, khususnya LPG ukuran 3 kg yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu, setelah adanya konversi dari minyak tanah ke gas.

"Kita berharap agar nantinya target waktu pembangunan 18 bulan sesuai dengan target yang diharapkan," ujar dia.

Terkait dampak, kata Ferry akan memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Kupang dan NTT secara keseluruhan.

"Dampaknya sudah pasti akan membantu dunia usaha di NTT, sudah pasti akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi NTT sendiri," ujar dia.

Satu hal yang harus diperhatikan mulai saat ini, kata Ferry, adalah pengawasan di tingkat distributor sehingga nantinya LPG yang sudah ada tidak keluar dari NTT.

"Jangan sampai sudah diusahakan mati-matian di Jakarta, kemudian ada oknum-oknum yang menyelundupkan ke wilayah perbatasan, atau ke negara tetangga. Ini yang harus kita jaga," ujar dia.

 

Pewarta : Kornelis Kaha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar