"Kami berharap PPKH terus mendorong memberikan edukasi dan pelatihan kepada penerima Program Keluarga Harapan (KPH), sehingga mereka usaha dan hidup mandiri," kata Puan Maharani, di sela acara Peningkatan Sumber Daya Manusia PKH Solo Raya, di Solo, Senin.
Menurut Puan Maharani, pemerintah pada tahun ini, telah menetapkan ada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100 persen jika dibandingkan 2018. Dalam satu keluarga bisa menerima dana bantuan PKH maksimal untuk empat orang atau komponen mencapai Rp10,8 juta per tahun.
Pemerintah sendiri telah menetapkan indeks bantuan sosial yaitu bantuan tetap PKH reguler Rp550.000 per keluarga/tahun, bantuan tetap PKH Akses Rp1.000.000/keluarga/tahun, KPM yang memiliki Ibu hamil, mempunyai anak balita, tinggal dengan bersama lansia dan disabilitas Rp2.400.000/jiwa/tahun.
Juga KPM yang memiliki anak usia sekolah SD Rp900.000/jiwa/tahun, SMP Rp1.500.000/jiwa/tahun dan SMA Rp2.000.000/jiwa/tahun. Setiap KPM PKH akan diberikan bantuan maksimal untuk empat orang berdasarkan komponen kondisionalitas.
Puan mengatakan dalam satu keluarga bisa menerima dana bantuan PKH maksimal untuk empat orang atau komponen mencapai Rp10,8 juta per tahun. Misalnya, lansia dan disabilitas dalam satu keluarga bisa mendapatkan Rp2,5 juta yang pasti akan menerima reguler Rp500 ribu, sehingga tergantung situasi setiap KPM keluarga.
PPKH perannya sebagai pendamping program ini, harus mendorong untuk diberikan edukasi bagaimana mereka nantinya bisa mandiri seperti membuka usaha berdagang, menjahit dan lainnya. Jadi harus diberikan pelatihan atau kemampuan untuk bisa mandiri.
Jumlah penerima PKH tahun ini, kata dia, memang ada peningkatan penerima PKH, tetapi bukan karena bertambah orang miskinnya. Namun, hal ini, justru menurun karena dari hasil BPS salah satu program yang kemudian berhasil menurunkan kemiskinan PKH.
Penerima PKH mayoritas ibu-ibu yang mempunyai tanggung jawab sektar 85 persen untuk membiayai pendidikan anaknya, dan sisanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya memberikan makan yang bergizi dan lainnya.
Selain itu, Puan juga berharap PPKH yang bersinergi dengan pemerintah juga ikut bisa meloloskan satu orang KPM per desa per tahun menjadi mandiri. Jadi misalnya ibu rumah tangga dan keluarga tidak mampu yang kemudian diberikan pelatihan menjahit atau berdagang kemudian menjadi mandiri dan sudah keluar dari PKH.
Pada acara silatuhrami Peningkatan Sumber Daya Manusia PKH, juga dihadiri Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo dan 500 orang PPKH dari Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Kota Surakarta.
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Intervensi Program Perbaikan Gizi
Baca juga: Pertama di Indonesia, Menko PMK resmikan Cafe Jamu di Sukoharjo
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
