WALHI percaya Jokowi mampu menyelesaikan konflik agraria

id jokowi,joko widodo,walhi,konflik lahan

(Dari kiri ke kanan) Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Boy Evan Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah, Saidi, Budiman dan Juru Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman berbicara dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis (21/02/2019). (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA News) - Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Boy Evan Sembiring percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa masa pemerintahannya pada periode ini mampu menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air.

"Kalau Jokowi konsisten dengan omongannya, dia bilang tanpa beban masa lalu dia bisa gampang bekerja. Saya yakin dia bisa kerjakan ini, tinggal dia mau atau tidak aja gitu," kata Boy Evan Sembiring dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan konflik-konflik yang ada baik di masa lalu maupun masa sekarang adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Silakan selesaikan konflik yang ada beban masa lalu dulu deh, setelah itu baru mikirin konflik yang sekarang, dan jangan biarkan konflik masa lalu, konflik yang dihadapi masa kini nih menjadi beban di masa depan," ujarnya. 

Dia menuturkan Jokowi masih memiliki sisa delapan bulan untuk mempercepat dan menuntaskan penyelesaian konflik agraria.

"Kalau Jokowi beritikad baik walaupun terpilih atau tidak terpilih, ada sisa waktu delapan bulan dia mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia dan kepentingan lingkungan," lanjut Boy.

Dia mengatakan Jokowi dapat mengkoordinasi semua menterinya agar bisa menerjemahkan nawacita dengan baik terutama dalam mengatasi konflik agraria.

"Kedua Jokowi mau memaksa Menteri ATR  (Agraria dan Tata Ruang) untuk menyelesaikan itu. Penyelesaian konflik di APL (area penggunaan lain) di areal perkebunan itu lebih susah dibandingkan kawasan hutan," tuturnya

"Dia (Jokowi) tinggal butuh mau dan keberanian. Dia punya waktu sisa delapan bulan, tidak terpilih tidak masalah, kalau terpilih dia aman," tutupnya. 

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menginginkan agar pemerintah menuntaskan konflik agraria dengan PT BBS yang bergerak di perkebunan sawit.

"Sejak 12 tahun silam, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT BBS.

 Baca juga: Walhi inginkan pemerintah tuntaskan konflik agraria di Jambi
Baca juga: Walhi dorong pemerintah buka data HGU ke publik
Baca juga: Presiden Jokowi minta pihak berkepentingan musyawarahkan konflik lahan

Pewarta : Martha Herlinawati S
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar