Mayoritas fraksi di DPRP prihatin dengan kasus Nduga

id penembakan nduga, dprd papua, peta papua

Arsip: Prajurit TNI mengangkat jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (7/12/2018). Sebanyak 16 jenazah korban penembakan KKB di Nduga dipulangkan dan diserahterimakan kepada pihak keluarga. ANTARA FOTO/Abriawan abhe (ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE)

Jayapura (ANTARA News) - Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengutuk, mengecam, prihatin dan sampaikan bela sungkawa yang dalam terkait aksi kekerasan di Kabupaten Nduga pada awal Desember.

Pernyataan sejumlah fraksi DPRP itu terungkap dalam Sidang Paripurna V di Gedung DPRP, Kota Jayapura, Papua, Kamis malam yang dihadiri oleh Gubernur Lukas Enembe dan Sekda Papua TEA Heri Dosinaen.

"Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan dan mengutuk keras peristiwa terbunuhnya sejumlah orang di Kabupaten Nduga," kata Kristina RI Luluporo dalam laporan pandangan Fraksi PDI Perjuangan pada rapat Paripurna V.

Fraksi PDi Perjuangan juga meminta agar Operasi Militer yang dilakukan dapat dibatalkan agar tidak menimbulkan masalah HAM yang baru.

"Selanjutanya Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada DPRP untuk memanggil Kapolda Papua untuk memberikan keterangan terkait kasus ini," kata Kristina.

Fraksi Golongan Karya yang dilaporkan oleh Tan Wie Long selain menyampaikan rasa duka dan prihatin, berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi di masa yang akan datang, khususnya di Nduga.

"Kiranya Pak Gubernur Papua dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memulihkan stabilitas keamanan didaerah tersebut, diantaranya dengan menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga," ucapnya.

Termasuk dengan membentuk tim gabungan guna melakukan investigasi terkait kasus tersebut, dan mengimbau kepada TNI dan Polri untuk tahan diri, termasuk TPN/OPM.

"Dan yang utama adalah lakukan upaya pendampingan untuk pemulihan psikologi masyarakat pascakejadian, agar yang mengungsi?ke gunung bisa kembali dan berkativitas seperti biasa," tutur Tan Wie Long.

Lalu, Fraksi Hanura yang dilaporkan oleh Nikius Bugiangge meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe dan semua pihak terkait untuk menghadap Presiden Jokowi guna meminta atas nama kemanusiaan dan penghormatan kepada umat Nasrani di Papua yang akan menyambut Natal 2018.

"Agar menghentikan operasi militer yang dilakukan oleh TNI dan Polri dan menarik semua pasukan, baik organik maupun bukan organik di Nduga. Termasuk dengan membentuk tim investigasi independen, juga beharap ada penegakan hukum demi keberadaban umat Tuhan di tanah Papua," ujar Nikius.

Sementara, Fraksi Keadilan Nasional Papua yang dilaporkan atau dibacakan oleh Niolen Kotouki mengungkapkan bahwa rakyat Papua sudah bosan dengan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM, sehingga sudah saatnya diselesaikan secara komprehensif.

"Kami minta Pak Gubernur dan jajaran terkait, rapatkan barisan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk cari jalan terbaik selesaikan persoalan ini. Termasuk menari TNI dan Polri dari Nduga," kata Niolen.

Sedangkan Fraksi Gerindra yang dilaporkan oleh Radius Simbolon menyampaikan pesan selamat menyambut Hari Ibu 2018 untuk mama-mama di tanah Papua.

"Kami juga sampaikan selamat merayakan Natal 2018 dan menyongosong tahun baru 2019. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin," tambahnya.

Baca juga: DPR setuju pemerintah buat PP OMSP di Papua
Baca juga: Empat pekerja selamat dari penembakan di Nduga dievakuasi ke Timika
Baca juga: Danrem: Setiap hari KKB tembak pos TNI-Polri
Baca juga: Masyarakat jangan terprovokasi peristiwa Nduga

Pewarta : Alfian Rumagit
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar