"Keujrun Blang" berperan tingkatkan produksi gabah Aceh Utara

Keberhasilan Aceh Utara dalam meningkatkan produksi gabah, tidak terlepas dari peran para 'Keujrun Blang' dalam mengatur dan mengawasi pola pengairan kepada petani di daerahnya masing-masing

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA News) - Lembaga adat "Keujrun Blang" yang menangani persoalan persawahan di Aceh, Provinsi Aceh memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas gabah di Kabupaten Aceh Utara,kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib

"Keberhasilan Aceh Utara dalam meningkatkan produksi gabah, tidak terlepas dari peran para 'Keujrun Blang' dalam mengatur dan mengawasi pola pengairan kepada petani di daerahnya masing-masing," katanya di Lhoukseumawe, Jumat.

Ia mengatakan fungsi 'Keujrun Blang" sangat penting dalam masyarakat tani di Aceh Utara, karena lembaga itu merupakan perangkat adat dalam masyarakat yang mengatur tentang persoalan persawahan.

Menurut dia, "Keujrun Blang" tidak hanya mengatur masalah pembagian air, akan tetapi juga mengenai penentuan waktu mulai turun ke sawah dan persoalan perselisihan dalam masyarakat tani.

"Saya berterima kasih sekali kepada para 'Keujrun Blang', yang benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, dan telah mengatur air irigasi dan lain sebagainya kepada masyarakat petani sehingga produksi gabah di Aceh Utara cukup tinggi," katanya.

Dia mengatakan rata-rata produksi gabah di Aceh Utara, saat ini 6 ton per hektare. Produksi tersebut meningkat dari masa-masa sebelumnya yang hanya 4 ton per hektare.

Selain itu, pengaturan bendungan Pasee Kiri dan Pasee Kanan juga cukup baik, sehingga semua daerah mendapatkan bagian air secara merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, daerah dengan produksi padi tertinggi di Provinsi Aceh untuk tahun 2018 adalah, Kabupaten Aceh Utara yang mencapai 367.860 ton. Selanjutnya Kabupaten Pidie sebesar 251.510 ton dan pada urutan ke-3 Kabupaten Aceh Timur sebesar 170.126 ton.

Baca juga: Pemerintah Aceh prioritaskan pembangunan pertanian
Baca juga: Aceh perlu qanun anti-alih fungsi lahan pertanian
Baca juga: Petani Aceh Utara resah gangguan gajah liar