Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99.000 prajurit TNI dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada. TNI juga menyiagakan kurang lebih 8.000 prajurit yang berada di pusat."
Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI siap membantu mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia dan akan menjaga netralitas TNI. 

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak 2018, bertempat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pengerahan kekuatan TNI untuk pengamanan jalannya Pilkada serentak sesuai dengan permintaan Polri dalam hal ini Kapolri.

"Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99.000 prajurit TNI dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada. TNI juga menyiagakan kurang lebih 8.000 prajurit yang berada di pusat," kata Hadi dalam siaran persnya. 

Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, berkaitan dengan pengamanan, beberapa hari yang lalu TNI telah mengirimkan 1 SSK dari Kostrad untuk melakukan pengamanan bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang akhir-akhir ini sering mendapat gangguan penembakan.

"Saya sudah perintahkan untuk pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadinya penembakan pesawat serta memperkuat kemananan lingkaran dalam bandara," ucapnya.

Terkait dengan netralitas TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah mengeluarkan tiga instruksi kepada seluruh prajurit. Pertama, Buku Saku yang isinya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tindakan netralitas. 

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Panglima TNI bersama Kapolri ketika melaksanakan Safari Ramadhan tahun 2018. 

"Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak dan Tahapan Pemilu tahun 2019," jelasnya.

Kedua, TNI juga mengeluarkan Surat Telegram tanggal 2 April 2018 isinya sama tentang perbantuan TNI kepada Polri dan netralitas. 

Ketiga adalah Perintah Harian Panglima TNI yang dikeluarkan pada Desember 2017 yang isinya agar seluruh prajurit TNI  memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI sehingga tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pada kesempatan tersebut, mantan Irjen Kemhan ini mengimbau kepada segenap komponen masyarkat  untuk mewaspadai apabila ada upaya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak ingin Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. 

"Apabila masyarakat menemukan adanya prajurit TNI yang tidak netral, Puspen TNI menyiapkan tempat pengaduan. Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas," ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018