"Tumbuhnya risiko iklim, ekonomi dan perkembangan teknologi dalam teknologi rendah karbon, juga meningkatnya aksi dari aktor-aktor subnasional, membuat rencana aksi nasional pengendalian perubahan iklim yang sudah disetorkan pemerintah setiap negara pada 2015 kadaluarsa dan butuh diulas lagi," kata Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim Etiopia/Ketua CVP, Ayela Anabo, dalam keterangan tertulis dia, diterima di Jakarta, Minggu.
CVF menyampaikan desakan itu di sela-sela negosiasi perubahan iklim PBB yang sedang berlangsung di Bonn, Jerman, menjelang dialog Talanoa untuk meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim.
Senator dari Filipina, Loren Legarda, mengatakan, semua negara bisa melakukan lebih, menekan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius yang memungkinkan, tetapi memerlukan kemauan politik yang kuat.
Semua negara harus menginternalisasi mendesaknya perubahan rencana pengendalian perubahan iklim Bumi itu dan memulai merevisi target mereka tidak lebih dari Januari 2019 guna kelangsungan hidup dan kemakmuran bersama, lanjutnya.
Komitmen masing-masing negara saat ini, menurut dia, dibuat pada 2015 bisa mengarahkan peningkatan temperatur Bumi mencapai lebih dari tiga derajat Celsius. Selisihnya besar sekali dengan target 1,5 derajat Celsius yang telah ditetapkan di Paris.
"Kita harus bertindak cepat kalau tidak kita akan kalah di setiap sektor dan setiap negara," katanya.
Ketua Negosiator Perubahan Iklim Kosta Rika, William Calvo, mengatakan, sangat penting Dialog Talanoa harus memberikan hasil politik di COP24 yang memicu proses untuk revisi target nasional sebelum 2020.
CVF merupakan kemitraan internasional dari 40 negara Afrika, Asia, Karibia, Amerika Latin dan kawasan Pasifik yang bekerja mengatasi isu perubahan iklim global melalui kolaborasi dengan tujuan bersama, komunikasi selain untuk berbagi keahlian dan pengalaman.
Pewarta: Virna Puspa S
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
