"Kami mendukung program itu untuk mengantisipasi anak-anak putus sekolah," kata Kepala Seksi Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Mapenda) Kantor Kemenag Lebak Ahmad Hidayat saat penutupan lomba aksioma di Lebak, Minggu.
Selama ini, banyak anak-anak Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Lebak terancam putus sekolah akibat kesulitan ekonomi orangtua.
Mereka kebanyakan dari keluarga tidak mampu sehingga sangat diperlukan adanya bantuan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) dari pemerintah daerah.
Apalagi, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah meluncurkan program "Lebak Cerdas" agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun.
Dalam program itu, antara lain memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapat Bosda.
Bantuan Bosda itu diberikan ke sekolah bersangkutan dengan nilai Rp600 ribu/tahun untuk pembayaran sumbangan partisipasi pendidikan (SPP) bulanan.
"Kami minta Pemerintah Daerah yang mengalokasikan dana Bosda itu disalurkan kepada siswa MA dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak putus sekolah," katanya menjelaskan.
Menurut dia, selama ini bantuan Bosda hanya diberikan kepada lembaga pendidikan SMA/SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Sedangkan, pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama hingga kini belum mendapat bantuan dana tersebut.
Selain itu juga pendidikan MA kebanyakan milik yayasan sehingga cukup membutuhkan dana Bosda untuk kelanjutan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Saat ini, penyaluran Bosda sebesar Rp3,7 miliar bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menggratiskan sebanyak 6.089 siswa SMA/SMK.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada siswa MA tersebut, karena semua siswa itu juga warga Kabupaten Lebak.
"Kami mendukung program Lebak Cerdas yang menggratiskan siswa dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa menerima pendidikan yang baik," ujarnya.
Kepala MA Aliyah Wasilatul Fallah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Dedi mengatakan pihaknya sebagai pengelola pendidikan madrasah sebagian besar dari 200 siswa di sini dari keluarga tidak mampu.
Bahkan, pihaknya juga terkadang kesulitan untuk membayar gaji guru honorer akibat tersendatnya biaya SPP bulanan dari siswa.
"Kami berharap siswa itu menerima dana Bosda sehingga bisa melanjutkan pendidikan hingga lulus," katanya.
Titi, seorang siswa MA Wasilatul Falah mengaku dirinya terancam putus sekolah karena sudah lima bulan menunggak pembayaran SPP sebesar Rp100 ribu per bulan.
"Kami jika tidak mampu melunasi tunggakan itu kemungkinan berhenti sekolah," kata Titi yang orangtuanya sudah tidak bekerja sebagai buruh bangunan.
Pewarta: Mansyur
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
