Kepala Dinkes Sumbar Rosnini Safitri saat dihubungi di Padang, Senin, mengatakan bahwa penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Anopheles itu dari tahun ke tahun cenderung turun di daerah itu.
Ia menjelaskan kasus malaria pada tahun 2014 di 18 kabupaten/kota di Sumbar sudah mencapai angka di bawah satu per 1.000 penduduk yang dihitungan berdasarkan Annual Parasite Incident (API) atau insiden parasit tahunan, kecuali yang terjadi pada Mentawai yang mencapai API 4,9 per 1.000 penduduknya.
Sementara, syarat sebuah daerah bebas malaria adalah API harus di bawah satu per 1.000 penduduk dan tidak terdapat kasus malaria pada penduduk lokal selama tiga tahun berturut-turut.
Ia menyebutkan Sumbar saat ini sudah mengeliminasi malaria pada 15 dari 19 kabupaten/kota pada Tahun 2014 dengan indikator API < 1 per 1000 penduduk.
Namun terdapat tiga Kabupaten yang belum dieliminasi yakni, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Sawahlunto, ujarnya.
"Dari ketiga Kabupaten/kota tersebut yang mempunyai angka kasus yang paling tinggi yakni Mentawai sebanyak 4,95 lalu setelahnya Pasisir Selatan dengan angka 0,89," katanya.
Ia menambahkan hal itu terjadi akibat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat sendirinya yang membuka potensi terjadinya Kejadian luar Biasa (KLB) Malaria.
Ia mencontohkan semisal dengan pembukaan lahan baru ataupun pembukaan tambang baru, sehingga banyak terdapat rawa-rawa yang bisa menjadi tempat perindukan si nyamuk tersebut.
"Nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria ini berbeda dengan nyamuk yang mengakibatkan penyakit DBD yang bisa ditemukan pada genangan air bersih sekalipun. Karena nyamuk Anopheles (malaria) tersebut seringnya berkembang biak ditempat yang kumuh," jelasnya.
Namun begitu, dari angka kasus yang ada pada Sumbar di dua tahun terakhir angka kematian pada kasus ini tidak ditemukan, katanya.
Selain itu, berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus ini dilakukan selama 2014, yakni dengan meningkatkan SDM melalui pelatihan kesehatan, membentuk forum gebrak malaria dan pos malaria desa yang endemis.
Lalu meningkatkan jejaring dengan berbagai sektor dan lintas program sehingga penanggulangan malaria dapat dilakukan secara komprehensif.
Kemudian dalam tahap mencegah terjadinya penularan lebih lanjut (KLB) maka diperlukan kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan malaria tersebut, serta peran aktif petugas kabupaten/kota endemis dan juga petugas pada Puskesmas di daerah tersebut.
Pewarta: Agung Pambudi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
