Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.
Yoory adalah tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
"Tim penyidik, Kamis (23/9) telah selesai melaksanakan tahap II tersangka YRC kepada tim jaksa, karena pemeriksaan kelengkapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Selanjutnya, kata Ali, penahanan menjadi kewenangan tim jaksa untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 23 September sampai dengan 12 Oktober 2021, di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.
Dalam waktu 14 hari kerja, kata Ali, tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara Yoory ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).
"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Ali lagi.
Baca juga: KPK telusuri aset Rudy Hartono tersangka kasus tanah di Munjul DKI
Ia mengatakan selama proses penyidikan untuk tersangka Yoory, juga telah diperiksa sejumlah saksi di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Selain Yoory, KPK menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.
Atas perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menduga Sarana Jaya melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian "appraisal", dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.
Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah diduga kuat dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta adanya dokumen yang disusun secara "backdate" dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.
Baca juga: Ketua DPRD DKI siap penuhi panggilan KPK
Baca juga: Wagub DKI yakin Anies tak terlibat kasus Munjul
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
