Agar lebih ditingkatkan lagi pendampingan teknis kepada masyarakat dan pengembangan aspek kesejahteraan masyarakatnya supaya program jauh lebih bermanfaat dan berhasil sesuai target
Jakarta (ANTARA) - Kebijakan untuk menerapkan inovasi sektor kelautan seperti produksi rumput laut menjadi bioplastik perlu pendampingan yang intensif kepada kelompok warga yang biasa menanam komoditas tersebut, dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

"Konsep WPP (wilayah pengelolaan perikanan) bila diterapkan dengan tiga pendekatan sustainable and responsible fisheries, yaitu berbasis sains, manajemen yang baik, dan penegakan hukum yang adil, sudah lebih dari memadai," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebenarnya tidak perlu untuk membuat suatu penetapan kawasan tertentu khusus untuk membantu riset dan peningkatan produktivitas terhadap komoditas tersebut.

Hal itu, ujar dia, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebetulnya sudah ada penyebutan untuk kawasan seperti itu, misalnya program minapolitan berbasis produk perikanan tertentu, dan sekarang juga ada program kampung ikan.

Untuk selanjutnya, ia menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi pendampingan teknis kepada masyarakat dan pengembangan aspek kesejahteraan masyarakatnya supaya program jauh lebih bermanfaat dan berhasil sesuai target.

Sebelumnya, KKP menyebutkan bahwa komoditas rumput laut bisa digunakan untuk mengatasi sejumlah persoalan global seperti limbah plastik dan perubahan iklim, sehingga merupakan peluang bagi pengusaha sektor kelautan.

"Inovasi menjadi kata kunci dalam pengembangan produk turunan rumput laut," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti.

Artati mencontohkan bahwa rumput laut bisa diolah menjadi bioplastik sehingga dapat mengganti kemasan plastik yang selama ini ada.

Ia juga mengingatkan hasil kajian menyebutkan pemanfaatan rumput laut jenis Asparagopsis taxiformis dalam pakan ternak ruminansia seperti sapi, mampu mengurangi emisi gas metana.

"Ketika dunia menempatkan climate change sebagai isu utama, pelaku usaha bisa mem-branding rumput laut sebagai tanaman yang mampu menyerap karbondioksida," papar Dirjen PDSPKP KKP.

Artati menegaskan rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia, di mana jumlahnya diperkirakan mencapai 8,6 persen dari total biota di laut. Sementara luas wilayah habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare atau terbesar di dunia.

Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah Tiongkok, dengan volume ekspor tahun 2020 sebesar 195.574 ton dengan nilai mencapai 279,58 juta dolar AS.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, lanjutnya, saat ini Indonesia memiliki kekayaan makroalga sebanyak 89 suku (familia), 268 marga (genus) dan 911 jenis (spesies).

Dari sekian jenis, rumput laut dari kelas alga merah (Rhodophyta) menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia yaitu sebanyak 564 jenis, disusul alga hijau (Chlorophyta) sebanyak 201 jenis dan alga coklat (Ochrophyta) sebanyak 146.

Baca juga: KKP sebut rumput laut bisa atasi persoalan limbah plastik
Baca juga: KKP dorong riset pemanfaatan limbah pengolahan komoditas rumput laut
Baca juga: KKP: Produksi rumput laut bisa bantu dongkrak pertumbuhan ekonomi

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021