Pakar: Lonjakan kasus COVID-19 harus dikendalikan secara maksimal

id Lonjakan kasus, strategi pengendalian kasus, COVID-19

Pakar: Lonjakan kasus COVID-19 harus dikendalikan secara maksimal

Tangkapan layar Guru Besar Paru FKUI Prof Tjandra Yoga Aditama saat menjadi pembicara di acara webinar penanggulangan COVID-19 di Jakarta Mei 2021. (ANTARA/Andi Firdaus).

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini melanda sejumlah daerah di Indonesia perlu dikendalikan secara maksimal.

"Kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Tidak cukup hanya optimal saja, harus dilakukan secara maksimal," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Tjandra mengatakan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tergolong cepat. Pada Kamis (17/6) ada 12.624 kasus baru COVID-19, sementara Kementerian Kesehatan memperkirakan puncak kasus akan terjadi akhir Juni 2021.

"Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik," katanya.

Tjandra menyarankan lima langkah maksimal yang perlu disikapi otoritas terkait maupun masyarakat dalam merespons kenaikan kasus.

Pertama, adalah pembatasan sosial sebagai kebijakan mutlak yang diperlukan saat ini. "Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total," katanya.

Menurut Tjandra, perkembangan situasi pandemi COVID-19 sekarang tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sehingga perlu ditingkatkan pembatasan sosial secara nyata dan jelas.

Langkah kedua, kata Tjandra, adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur kasus di masyarakat.

"Ke dua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua kabupaten/kota secara merata dengan komitmen yang jelas," ujarnya.

Langkah ketiga adalah kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun pelayanan kesehatan primer karena pertimbangan kasus yang sudah tinggi.

Fasilitas yang disiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain, tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman, kata Tjandra.

Baca juga: Pakar ungkap keganasan varian Delta

Baca juga: Satgas COVID-19 dorong kesadaran prokes lewat strategi kearifan lokal


"Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan," katanya.

Langkah keempat, kata Tjandra, kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update. Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.

"Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap, evidence-based decision making process'" katanya.

Langkah kelima, adalah pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal. "Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat, tetapi jelas vaksinasi akan berperan amat penting dalam pengendalian pandemi," katanya.

Menurut Tjandra penetapan jumlah kepesertaan vaksinasi di Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity ditetapkan berdasarkan angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin.

"Kalau angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun, misalnya karena varian baru, maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan kelompok. Jadi dalam situasi sekarang maka angkanya mungkin perlu dihitung ulang," katanya.

Baca juga: Satgas COVID-19 pertimbangkan peniadaan agenda libur panjang

Baca juga: Pemerintah telusuri asal mula kemunculan varian Delta di Indonesia

 

Pewarta : Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar