BPPT dorong penguatan ekosistem pengembangan obat

id Pengembanan obat,Kemandirian bangsa,Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT

Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT Soni Solistia Wirawan berbicara kepada wartawan di sela-sela acara The 2nd International Symposium on Natural Resources-based Drug Development di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (09/10/2019). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong penguatan ekosistem pengembangan obat untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan memproduksi obat.

"Saya berharap melalui simposium ini dapat saling berbagi informasi ilmiah dan menghasilkan strategi untuk pengembangan obat di Indonesia," kata Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT Soni Solistia Wirawan dalam acara The 2nd International Symposium on Natural Resources-based Drug Development di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu.

Simposium internasional yang diselenggarakan BPPT bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) itu merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama penelitian antara institusi Jepang dan Indonesia dalam kerangka Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (Satreps).

Dalam simposium tersebut, diharapkan pemangku kepentingan dalam pengembangan obat di Indonesia dapat saling bertukar informasi, memaparkan hasil riset dan kebijakan terkait, memperkuat jaringan dan kolaborasi dalam mempercepat pengembangan bahan baku obat sehingga mendorong kemandirian bangsa.

Baca juga: BPPT kembangkan enzim dan obat herbal bersama Zhejiang University

Baca juga: Pengembangan obat herbal akan gunakan bahan biosintetis


Soni menuturkan Indonesia memerlukan akselerasi teknologi untuk mengembangkan bahan baku obat dan memproduksi obat. Bahan baku obat tersebut tersimpan dalam kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang harus ditemukan, diidentifikasi dan diolah.

Untuk itu, dia mendorong terciptanya penelitian kolaboratif dan penguatan pendanaan pengembangan obat karena setidaknya dibutuhkan 10-15 tahun untuk mengembangkan dan menghasilkan obat.

Saat ini Indonesia masih mengimpor lebih dari 95 persen bahan baku obat termasuk obat generik. Padahal Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dapat menjadi pasar yang besar untuk kebutuhan obat. Sementara, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas nomor dua terbesar di dunia yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku obat dan pangan.

Sejumlah pemangku kepentingan yang hadir antara lain perwakilan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dewan Riset Nasional untuk bidang kebijakan, Kementerian Kesehatan, Tokyo Agriculture University, RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UG), Universitas Airlangga, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut Soni, jaringan kuat antar peneliti merupakan kunci keberhasilan pengembangan obat, disertai kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan industri yang menjadi kunci diseminasi hasil inovasi ke masyarakat luas.

Dalam simposium itu, juga hadir perwakilan dari institusi riset Indonesia seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, LIPI, BPOM, Kementerian Kesehatan, KKP, Lembaga Eijkman, UI, Universitas Airlangga, UGM, IPB dan Universitas Brawijaya.

Melalui simposium tersebut, diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi serta penguatan jejaring dan kolaborasi riset, sehingga kerja sama riset bidang kesehatan yang melibatkan berbagai lembaga riset dari Jepang dan Indonesia dapat terwujud.

Selain itu, strategi untuk mewujudkan implementasi hasil riset kesehatan tersebut dapat direkomendasikan kepada kementerian dan regulator terkait.*

Baca juga: Bangun solidaritas OKI, BPOM RI gelar forum diskusi pengembangan dan pengawasan obat

Baca juga: Pemerintah dukung pengembangan riset obat herbal

Pewarta : Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar