kami berharap bisa membentuk kabinet yang betul-betul berkeahlian dan profesionalSolo (ANTARA) - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pemerintah jangan sampai tersandera kepentingan partai politik (parpol) peminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan.
"Kepada pemerintahan baru, kami berharap bisa membentuk kabinet yang betul-betul berkeahlian dan profesional," katanya usai menghadiri pembukaan Masa Ta'aruf dan Penyambutan Mahasiswa Baru (Masta PMB) Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia dengan segala tantangan dan permasalahannya dewasa ini menuntut pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, ia berharap pada jabatannya di periode kedua mendatang Presiden Joko Widodo dapat memastikan jalannya pemerintahan yang lebih baik.
"Harus ada kinerja terbaik. Ini perlu didukung pembantu punya kemampuan, integritas yang bersifat melayani sebagai public server," katanya.
Baca juga: Din sambut putusan MK dengan catatan
Ia mengatakan hal itu tidak mudah karena harus mengakomodasi kepentingan partai politik.
"Tetapi jika akhirnya pemerintah mengakomodasi masing-masing (parpol, red) minta sekian bahkan tidak boleh kurang, saya bayangkan kinerja pemerintah yang akan datang akan tersandera oleh kepentingan parpol. Ini tidak baik bagi pemerintahan Indonesia," katanya.
Ia mengatakan saat ini banyak menteri dari partai politik yang kurang berorientasi bekerja dan mengabdi untuk bangsa dan rakyat namun justru lebih mengabdi untuk partai.
"Jadi kepentingan partai tidak hilang," kata Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.
Baca juga: Din: Pernyataan Moeldoko mengerikan
Sementara itu, disinggung mengenai ada atau tidaknya tawaran dari pemerintah kepada Muhammadiyah terkait jabatan menteri, ia enggan menjawab detail.
"Saya bukan Ketua PP, saya hanya Ketua Ranting dan ini bukan kepentingan ranting. Tetapi dapat saya katakan sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah, Muhammadiyah orientasinya bukan politik kekuasaan tetapi politik nilai, politik moral," katanya.
Ia mengatakan bagi Muhammadiyah bukan soal posisi di pemerintahan. Meski demikian, jika diberi kesempatan banyak kader Muhammadiyah yang mumpuni.
Baca juga: CDCC ingatkan pemerintah untuk perhatikan konstitusi terkait izin FPI
"Tetapi kalau tidak diberi kesempatan ya biasa saja. Yang penting jangan mengangkat pejabat yang menghalangi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara karena itu benar terjadi. Menteri berbuat untuk kelompoknya, Muhammadiyah rugi," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
