"Saya amati langkah Jokowi sebagai presiden terpilih berusaha terus menerus menampilkan diri sebagai tokoh yang otonom dan independen," katanya, di Jakarta, Sabtu.
Hal itu diungkapkannya usai diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan Bali dapat jatah menteri
Baca juga: Ketua DPP PKB sebut tidak masalah PDIP minta jatah menteri banyak
Baca juga: PDIP usulkan desain kabinet Jokowi-Ma'ruf usung konsep Trisakti
Secara jelas, kata dia, Jokowi tampak menolak untuk "dikunci" dalam berbagai pertarungan kepentingan antarpartai politik anggota koalisi.
"Di antaranya, dengan mengatakan kita berupaya menampilkan tokoh muda (sebagai menteri)," kata Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah itu.
Ternyata, kata dia, Megawati Soekarnoputri merespons itu, misalnya dengan menyebut usia boleh muda, tetapi harus memiliki pengalaman di dunia politik, seperti menjadi anggota legislatif.
Ali menyebutkan beberapa kali Mega merespons, termasuk berkelakar meminta "jatah" menteri terbanyak dari PDI Perjuangan dalam kabinet mendatang yang disampaikan dalam Kongres V.
Namun, ia mengatakan Jokowi tetap terlihat santai dalam menanggapi pernyataan itu yang menunjukkannya sebagai politisi yang piawai dan cepat beradaptasi.
"Jokowi memberi isyarat penting untuk menjaga dinamika parlemen agar di oposisi tidak muncul kelompok yang menghambat program ke depan," kata Ali.
Sementara itu, pengajar komunikasi politik Fisipol UGM Yogyakarta Nyarwi Ahmad, PhD mengatakan bahwa secara normatif presiden harus otonom.
Namun, kata Direktur Presidential Studies, Decode, UGM itu, dalam dinamika demokrasi kerap muncul politik transaksional.
"Sebenarnya tidak ada masalah dengan transaksional asalkan ada strategi untuk me-'manage'. Yang penting tujuannya," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
