DJPb: Progres realisasi KUR di Lampung Januari hingga awal Juni capai Rp4,44 triliun

Jumat, 10 Juli 2026 16:05 WIB

Ilustrasi- Produk UMKM Lampung yang sedang dipajang di etalase. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Progres realisasi program kredit usaha rakyat di Lampung sejak Januari hingga 8 Juni 2026 telah mencapai 41,77 persen

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lampung mengatakan progres realisasi program kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Lampung pada periode Januari hingga awal Juni 2026 telah mencapai Rp4,44 triliun.

"Progres realisasi program kredit usaha rakyat di Lampung sejak Januari hingga 8 Juni 2026 telah mencapai 41,77 persen, dengan nilai realisasi sebesar Rp4,44 triliun," ujar Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II C Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Gwen Adhitya Amalkhan di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan untuk total plafon program kredit usaha rakyat pada 2026 di Provinsi Lampung berjumlah Rp10,63 triliun.

Sedangkan untuk jumlah total debitur kredit usaha rakyat di Provinsi Lampung berjumlah 75.288 debitur.

"Dari realisasi total KUR sebesar Rp4,44 triliun, bila dijabarkan berdasarkan skema penyaluran kredit usaha rakyat tersebut terdiri dari KUR Kecil dengan realisasi sebesar Rp887,3 miliar, KUR Mikro berjumlah Rp3,54 triliun, KUR Supermikro sebesar Rp1,45 miliar, dan KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp833,5 juta," katanya.

Sedangkan untuk jumlah debitur per skema kredit usaha rakyat meliputi untuk KUR Kecil ada sebanyak 3.782 debitur, KUR Mikro berjumlah 71.323 debitur, KUR Supermikro sebanyak 157 debitur, dan KUR TKI tau PMI debiturnya berjumlah 26 orang, katanya menjelaskan.

"Sedangkan untuk persentase kontribusi penyaluran KUR per sektor yakni untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan penyaluran KUR mencapai 60,47 persen, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24 persen, sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 5,03 persen," ujar dia.

Kemudian persentase penyaluran KUR dari sektor industri pengolahan sebesar 4,20 persen, sektor transportasi pergudangan dan komunikasi 2,37 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum sebesar 1,55 persen, perikanan 1,32 persen.

Lalu persentase penyaluran KUR dari sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,81 persen, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 0,16 persen, jasa Pendidikan 0,03 persen, konstruksi 0,03 persen dan pertambangan dan penggalian 0,03 persen.

"Bila dari sisi penyalur KUR, persentase lima penyalur KUR tertinggi berasal dari BRI dengan persentase penyaluran 75,26 persen, Bank Mandiri 12,62 persen, BPD Lampung 6,58 persen, BSI 3,66 persen, dan BNI 1,04 persen," tambahnya.

Menurut dia, serta untuk kontribusi penyaluran KUR berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung untuk Kabupaten Lampung Tengah memiliki persentase 25,43 persen, Lampung Timur 15,71 persen, Lampung Selatan 11,31 persen, Waykanan 9,28 persen, Lampung Utara 7,74 persen, Kota Bandarlampung 6,71 persen.

Selanjutnya untuk persentase di Kabupaten Tanggamus 6,28 persen, Tulang Bawang 4,18 persen, Mesuji 3,65 persen, Pringsewu 2,22 persen, Pesawaran 2,17 persen, Tulang Bawang Barat 1,55 persen, Lampung Barat 1,51 persen, Kota Metro 1,45 persen dan Pesisir Barat 0,82 persen.

"Melalui program kredit usaha rakyat ini menjadi wujud dukungan pemerintah dalam peningkatan UMKM salah satunya melalui program pembiayaan ini," ujar dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.