DJPb fasilitasi Pemprov Lampung tambah jumlah koperasi penyalur kredit UMi

Rabu, 8 Juli 2026 17:21 WIB

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto saat memberi keterangan. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menambah jumlah koperasi penyalur kredit ultra mikro (UMi) bagi UMKM melalui "special mission vehicles" (SMV) Kemenkeu sebagai opsi pembiayaan kreatif.

"Pemerintah daerah saat ini memang berupaya meningkatkan pendapatan daerah, dan kami telah memaparkan delapan SMV Kemenkeu yang dapat menjadi opsi pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah," ujar Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah daerah tertarik untuk mengembangkan koperasi yang dapat menjadi penyalur kredit UMi bagi UMKM.

"Kemarin Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sudah datang, dan kami fasilitasi agar bisa berkolaborasi dengan SMV Kemenkeu yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menambah sebaran penyalur UMi," katanya.

Dia menjelaskan di Provinsi Lampung, koperasi yang telah aktif menjadi penyalur UMi ada di Rajabasa Bandarlampung, dan akan bertambah kembali satu koperasi penyalur UMi yakni koperasi petambak udang Dipasena yang saat ini dalam proses pengujian serta pemeriksaan secara untuk memastikan kinerja koperasi sehat.

"Sebenarnya kemarin ada enam koperasi yang di undang dan ini nanti ditingkatkan, kalau yang aktif menyalurkan baru yang ada di daerah Rajabasa Bandarlampung. Melalui Kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah ada sejumlah hal yang didapat seperti koperasi dapat menjadi penyalur kredit ultra mikro, UMi Pro, lalu ada kerja sama program dan sinergi pendanaan APBD untuk kredit UMKM lokal serta akan ada pemberdayaan UMKM dan penguatan kapasitas penyalur UMi dan UMi Pro," ucap dia.

Menurut dia, selain itu ada juga sinergi pengembangan ekspor UMKM dan komoditas di Lampung melalui pembiayaan dari PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Yang menarik ternyata dinas ini memiliki program ekspor UMKM dan ekspor komoditas ikan dori, yang bisa meminta pembiayaan serta pembinaan ke LPEI karena mereka memiliki dua skema melalui pembiayaan penugasan khusus ekspor bagi usaha kecil menengah, atau melalui pembiayaan penugasan khusus ekspor trade finance untuk 18 komoditas unggulan. Serta melalui Program Desa Devisa dan kami akan membantu pemerintah daerah dalam pembuatan proposal serta proses lainnya agar bisa mendapatkan pembiayaan kreatif," tambahnya.

Diketahui Kemenkeu memiliki delapan SMV yang bisa mendukung pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah selain LPEI dan PIP, adapula Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang melaksanakan program peremajaan sawit rakyat untuk replanting sawit dengan pendanaan Rp60 juta per hektare, bantuan sarana prasarana benih, pupuk, mesin, perbaikan jalan, serta pemberian beasiswa Pendidikan vokasi bagi anak pekebun.

Lalu ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang melaksanakan Fasilitas Dana Bergulir Kehutanan dan Perhutanan Sosial, Fasilitas Dana Bergulir Ekonomi Sirkular Sampah, pemberian hibah dana program lingkungan di mana pada 2025 Provinsi Lampung telah mendapatkan dana FoLU Net Sink 2030 dari Norwegia sebesar Rp7,6 miliar.

Selanjutnya ada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang melaksanakan CSR peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh program kemitraan pembiayaan homestay untuk dukungan pariwisata dan fasilitas refinancing likuiditas perumahan.

Kemudian ada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dapat dioptimalkan untuk membantu menjamin risiko gagal bayar pemerintah daerah kepada investor swasta, membantu proyek daerah layak didanai bank, penjaminan proyek air minum, persampahan dan penerangan jalan umum.

Adapula PT Geo Dipa Energi (GDE) yang dapat melakukan pendampingan opsi pembiayaan dan investasi panas bumi pada tahap eksplorasi, fasilitasi opsi pembiayaan pembangunan PLTP di tahap eksploitasi, dan pengembangan bisnis baru sekitar PLTP untuk peningkatan kelayakan finansial.

Lalu ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat membantu dalam pelaksanaan pinjaman daerah regular terkait infrastruktur, pinjaman daerah berbasis program untuk pencapaian indikator kinerja daerah (IKD) dan pendampingan analisis investasi terkait infrastruktur.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.