Lampung berpotensi kembangkan perdagangan karbon

Senin, 6 Juli 2026 19:02 WIB

Ilustrasi - Gajah sumatera berkeliling di kawasan hutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi

Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengembangan perdagangan karbon serta mengembangkan ekonomi hijau

Bandarlampung, Lampung (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung menilai Provinsi Lampung berpotensi dalam mengembangkan perdagangan karbon untuk meningkatkan peluang baru yakni menumbuhkan ekonomi hijau daerah.

"Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengembangan perdagangan karbon serta mengembangkan ekonomi hijau," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto, berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan dengan kawasan hutan yang luas, ekosistem mangrove di wilayah pesisir, ladang tanaman produktif seperti kopi, kakao, karet, dan sebagainya.

Dan pengelolaan limbah di Lampung yang telah menghasilkan potensi karbon sebesar 21-39 juta tCO2e per tahun.

"Tidak hanya itu ada dukungan juga dari komunitas lokal yang aktif dalam program perhutanan sosial dan lokasi strategis. Sehingga adanya pengembangan perdagangan karbon membuka peluang investasi hijau yang mampu menggerakkan ekonomi lewat pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan memperkuat daya saing," katanya.

Dia melanjutkan dalam konteks tersebut, APBN berperan sebagai instrumen pendukung melalui pembiayaan program rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi ekonomi hijau.

"Carbon trading ini menjadi peluang baru menuju ekonomi hijau Lampung. Di samping menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, pemerintah juga terus mempersiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan perdagangan karbon atau carbon trading ini, yang mulai menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi hijau Indonesia," ucap dia.

Menurut dia, adanya persoalan karbon juga ikut serta meningkat peran seluruh pihak dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan.

Sebelumnya, Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai daerah percontohan perhitungan nilai ekonomi karbon dari perhutanan sosial. Karena Lampung memiliki beragam model pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berpotensi dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Dan pada 2025 Lampung pun menerima alokasi kegiatan kehutanan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp7,6 miliar.

Serta, Taman Nasional Way Kambas yang berada di Lampung Timur menjadi proyek percontohan implementasi pembiayaan iklim inovatif yakni seperti obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon melalui pasar karbon sukarela internasional, serta penguatan pariwisata konservasi atau ecotourism yang menjangkau berbagai segmen pengunjung.

Dan pengembangannya dilakukan melalui pendanaan campuran, yaitu sistem pendanaan yang tidak hanya APBN dan bantuan dari LSM internasional, tapi juga melibatkan pihak swasta yang memiliki komitmen tinggi terhadap konservasi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.