Kemenkeu: Realisasi pendapatan negara di Lampung hingga Mei 2026 capai Rp4,80 triliun

Senin, 6 Juli 2026 18:55 WIB

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto saat memberi keterangan. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan positif

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lampung mengatakan realisasi pendapatan negara di Provinsi Lampung hingga Mei 2026 nilainya mencapai Rp4,80 triliun.

"Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan untuk pendapatan negara terealisasi sebesar Rp4,80 triliun atau 35,89 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 12,91 persen.

"Pertumbuhan tersebut didukung oleh Pajak Dalam Negeri yang realisasinya mencapai Rp3,18 triliun, dan mengalami pertumbuhan tahunan yang signifikan sebesar 31,18 persen," katanya.

Dia melanjutkan untuk Pajak Perdagangan Internasional masih mengalami kontraksi sebesar 19,01 persen dari tahun ke tahun, khususnya dari komoditas ekspor.

Selanjutnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertumbuh sebesar 4,66 persen tahun ke tahun yang merupakan hasil dari pertumbuhan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 14,90 persen tahun per tahun.

"Sementara pada sisi belanja negara, realisasi anggaran mencapai Rp12,01 triliun. Anggaran tersebut mencapai 42,92 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 1,06 persen dari tahun ke tahun," ujar dia.

Menurut dia, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami percepatan sebesar 36,57 persen dari tahun ke tahun atau senilai Rp3,67 triliun. Hal itu didukung oleh kinerja positif dari hampir seluruh jenis belanja.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp 8,33 triliun, termoderasi 8,45 persen dari tahun ke tahun akibat penurunan komponen dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Desa.

"Hingga akhir Mei 2026, APBN Lampung mencatat defisit sebesar Rp7,20 triliun atau 49,38 persen dari target, dan menyempit 5,56 persen dari tahun ke tahun. Defisit tersebut tetap berada dalam koridor yang direncanakan sebagai bentuk kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif," katanya menambahkan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memastikan negara tetap hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pelayanan publik, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.