Logo Header Antaranews Lampung

Kemendagri: Koperasi Merah Putih di Lampung bisa gerakkan ekonomi desa

Selasa, 14 April 2026 08:48 WIB
Image Print
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud saat menghadiri Musrenbang Provinsi Lampung. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan dua ribuan unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung bisa menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut.

Saat ini, sebanyak 2.652 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung telah berbadan hukum. Sedangkan untuk jumlah total desa atau kelurahan di Provinsi Lampung ada sebanyak 2.650 desa atau kelurahan.

"Dengan adanya 2.652 koperasi desa dan kelurahan di Provinsi Lampung yang sudah berbadan hukum tersebut diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi desa, mampu memutus rantai kemiskinan, hingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Lampung," ujar Restuardy dalam Musrenbang Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin.

Dia menjelaskan dari total jumlah tersebut terdiri dari 208 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih sudah berbadan hukum, dan 2.444 unit Koperasi Desa Merah Putih pun telah berbadan hukum.

"Lalu jumlah koperasi yang sudah memiliki akun Simkopdes ada 2.648 unit," ucap dia.

Ia melanjutkan jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai minimal satu gerai ada 1.520 unit, dan jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif ada 1.981 unit.

Sedangkan jumlah koperasi yang sudah mengajukan permohonan kemitraan ke BUMN ada 318 unit, dan jumlah keseluruhan pengajuan permohonan kemitraan ke BUMN ada 1.563 unit koperasi.

Adapun rincian untuk jenis pengembangan usaha Koperasi Merah Putih Provinsi Lampung meliputi gerai kantor koperasi ada 1.432 unit, usaha lainnya 201 unit, gerai sembako 181 unit, gerai unit usaha simpan pinjam 69 unit, logistik 25 unit, gerai cold storage atau cold chain 29 unit, apotek desa 27 unit, dan gerai klinik desa 17 unit.

Baca juga: Kemendagri dorong Pemprov Lampung lakukan diversifikasi ekonomi

Baca juga: Gubernur Lampung sebut pembangunan PLTSa mulai proses tender pada Mei 2026

Baca juga: Pemprov Lampung sebut penyesuaian biaya angkutan udara haji masih dikaji



Pewarta :
Editor: Citro Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2026