Kemendagri dorong Pemprov Lampung lakukan diversifikasi ekonomi

Selasa, 14 April 2026 07:44 WIB

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Lampung 2026. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat baik yakni 5,54 persen dari tahun ke tahun

Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan diversifikasi ekonomi untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah tersebut.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat baik yakni 5,54 persen dari tahun ke tahun. Ini ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan 19 persen meski kecenderungan stagnan, sektor perdagangan 14 persen, pertanian di atas 22 persen, dan lonjakan di sisi transportasi 7,5 persen," ujar Restuardy Daud dalam Musrenbang Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin (13/4).

Ia mengatakan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, membuka ruang untuk mengakselerasi ruang pertumbuhan baru. Sebab Lampung memiliki posisi strategis yang dekat dengan DKI Jakarta dan menjadi perlintasan antarpulau.

"Oleh karena itu perlu diversifikasi atau membangun keanekaragaman ekonomi, agar tidak bergantung pada sektor ekstraktif dengan pengolahan sumber daya alam secara langsung tanpa hilirisasi ini biasa fluktuatif. Jadi perlu mengoptimalkan hilirisasi pangan yang menjadi komoditas unggulan di Provinsi Lampung," katanya.

Selain itu, menurut dia, Provinsi Lampung juga perlu melakukan pengembangan sektor industri dan jasa untuk menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru.

"Dan untuk mendukung ini, pemerintah pusat telah membuat delapan kluster program prioritas nasional yang akan menjadi rujukan dalam Menyusun RKPD 2027, dan nanti akan banyak intervensi pusat melalui APBN. Namun pemerintah daerah tetap menjadi kunci pencapaian target," ujar dia.

Adapun delapan kluster program prioritas nasional itu meliputi pembentukan kedaulatan pangan, pembentukan kemandirian energi dan air, penguatan sektor pendidikan, peningkatan sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, pengembangan ekonomi kerakyatan serta desa, serta penurunan kemiskinan.