Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ingatkan pentingnya sistem peringatan dini bencana

Senin, 9 Maret 2026 07:58 WIB

Warga bertahan di rumahnya saat banjir di Jalan Nangka, Kelurahan Sepang Jaya, Bandarlampung, Lampung, Jumat (6/3/2026). BPBD Provinsi Lampung menyebutkan banjir setinggi 50 centimeter hingga 1,5 meter di 38 titik tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan dan buruknya sistem drainase, mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia. ANTARA FOTO/Ardiansyah/rwa. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran

Bandarlampung (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi mengingatkan pentingnya sistem peringatan dini bencana untuk mencegah terjadinya kembali banjir yang melanda Bandarlampung pada Jumat (6/3).

Menurut dia, kondisi tersebut menyadarkan pemangku kepentingan untuk segera mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.

"Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras. Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran," ujar Yusnadi dalam pernyataan, Senin.

Yusnadi juga meminta adanya penguatan digitalisasi sistem peringatan dini di kawasan-kawasan yang rentan untuk mengurangi risiko kerugian warga yang terdampak banjir.

"Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya.

Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat.

"Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” katanya.

Baca juga: 1.202 warga terdampak banjir di Bandarlampung dapat bantuan dari pemkot

Baca juga: DPR minta solusi konkret dari penanganan banjir di Bandarlampung

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Lampung minta Pemkot segera benahi drainase