DPRD Lampung minta kesadaran bersama untuk jaga lingkungan dan cegah banjir

Senin, 9 Maret 2026 07:49 WIB

Tim SAR Gabungan dari Basarnas Lampung Tengah mengevakuasi korban yang hanyut terbawa banjir di Bandarlampung. (ANTARA/HO-Basarnas Lampung)

Harus ada kesadaran bersama. Masyarakat juga harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membangun di area yang seharusnya menjadi jalur air

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa meminta adanya kesadaran bersama antara pemangku kepentingan dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir yang selalu berulang di Bandarlampung.

"Harus ada kesadaran bersama. Masyarakat juga harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membangun di area yang seharusnya menjadi jalur air," ujarnya dalam pernyataan di Bandarlampung, Senin.

Ia menilai persoalan banjir tersebut merupakan akumulasi berbagai faktor, salah satunya kondisi sungai yang tidak lagi berada pada jalur alaminya akibat pembangunan sehingga mengganggu tata kelola kota.

"Secara konsep yang penting aliran air itu dilancarkan. Kalau sungai dibelokkan atau jalurnya terganggu, tentu akan berdampak pada aliran air," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peta wilayah yang memuat jalur sungai, kawasan bangunan, hingga area yang seharusnya menjadi jalur aliran air. Namun dalam praktiknya, jalur tersebut kerap tidak terjaga sebagaimana mestinya.

"Perencanaan kota seharusnya sudah matang sejak awal. Kepala daerah sekarang sering menghadapi kesulitan karena mereka melanjutkan sistem kota yang sudah ada sebelumnya," ujarnya.

Ia juga menyinggung kerusakan lingkungan yang dinilai memperparah banjir di Bandarlampung. Kota ini dikelilingi sejumlah bukit yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air, tetapi kini sebagian kawasan tersebut mengalami penggundulan akibat pembangunan perumahan.

"Bukit-bukit yang dulu menjadi daerah resapan sekarang banyak yang gundul karena pembangunan perumahan. Akibatnya, air tidak terserap dan langsung mengalir ke bawah,” jelasnya.

Beberapa wilayah seperti Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung, saat ini hampir setiap tahun terdampak banjir karena menjadi titik akhir aliran sungai sebelum menuju laut.

"Pelabuhan Panjang itu tempat buangan dari sungai-sungai yang mengalir dari daerah atas menuju laut. Kalau alirannya tidak lancar, tentu wilayah di bawah akan terdampak,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa tidak semua sungai berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sebagian diantaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui instansi pengelola sumber daya air.

Oleh karena itu, anggota Komisi V DPRD ini menilai penanganan banjir harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat.

"Kalau mau ada solusi, harus duduk bersama. Termasuk dalam menentukan izin pembangunan agar tidak merusak lingkungan,” kata Andika.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang turun langsung meninjau lokasi banjir dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.

"Sebagai kepala daerah, itu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Minimal turun membantu dan memastikan warga terdampak mendapatkan perhatian," tutupnya.