Bandarlampung (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung menyatakan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung hingga Agustus nilainya mencapai Rp780,34 miliar.
"Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis di Lampung berjumlah Rp780,34 miliar, dan progresnya program ini sudah menjangkau 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto di Bandarlampung, Senin.
Ia menambahkan untuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Agustus 2025 capaiannya sudah mencapai 424 unit atau sekitar 65 persen dari target pembentukan sebanyak 957 unit.
"Penerima manfaat saat ini baru 65 persen atau sebanyak 1.318.713 orang dari target 2.021.981 orang," katanya.
Sementara itu, menurut dia, untuk jumlah kelompok penerima, tercatat telah mencapai 12.552 kelompok, dengan jumlah supplier yang terlibat sebanyak 700 supplier.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG yaitu pembentukan Satgas MBG Provinsi Lampung yang masih baru, kaum rentan masih minim sebagai penerima manfaat dan pengelola keuangan SPPG belum memiliki pemahaman pelaporan keuangan.
Selain itu, ahli gizi masih kesulitan memastikan ketepatan kalori dan higienitas, karena pada pekan kedua September 2025, terdapat 247 siswa SMPN 31 Bandarlampung dan SDN 2 Sukabumi yang keracunan akibat makanan tercemar bakteri E. Coli. Kondisi itu berakibat pada penutupan sementara dapur MBG di Kecamatan Sukabumi.
"Ada sejumlah rekomendasi yang telah disusun untuk mendukung program ini, yaitu perlu dilakukan peningkatan sasaran rentan dengan cara BGN, SPPG, dan dinas pendidikan harus konsisten mengevaluasi penerima manfaat, dengan fokus khusus pada kelompok rentan yaitu balita dan ibu hamil," katanya.
Purwadhi turut mengingatkan perlunya sinergi program antara BGN, Kementerian Sosial, serta dinas sosial dalam mengintegrasikan MBG dengan PPS, Program Keluarga Harapan dan BPNT untuk memberikan efek ganda pada pemenuhan gizi dan kesejahteraan.
"Perlu dilakukan pula kemitraan desa dan UMKM dengan memperkuat peran BUMDes, koperasi desa, dan UMKM lokal sebagai penyedia pangan MBG," ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, perlu pula dilakukan pengawasan kualitas dimana SPPG harus memperketat kontrol bahan baku, proses masak dan higienitas peralatan saji.
Baca juga: Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di 2026
Baca juga: BGN segera bangun 27 dapur MBG di Provinsi Lampung
Baca juga: Pemerintah evaluasi juru masak di SPPG sebagai dampak keracunan MBG
